Berita

ilustrasi/ist

Kabiro Hukum dan HAM Demokrat: Boikot Media Bertendensi Politik!

SABTU, 18 FEBRUARI 2012 | 00:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Seluruh kader partai Demokrat, terutama elitnya, diserukan untuk memboikot media masa yang mengadu domba internal partai Demokrat dan selalu mendeskreditkan nama SBY dan partai Demokrat melalui pemberitaan yang mereka buat. Sementara di lain hal, mereka tidak memberitakan keberhasilan SBY dan Partai Demokrat.

"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu-domba di depan publik oleh media. Ini saatnya seluruh kader Partai Demokrat melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan partai Demokrat," ujar Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Jemmy Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online Jumat malam (17/2).

"Seruan ini baik hendaknya disadari oleh keluarga besar partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY," sambung dia.


Pemboikotan, kata Jemmy, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut.

"Ini adalah bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi," kata dia lagi.
 
Untuk itu, seru Jemmy, seluruh intrumen partai demokrat harus segera sadar akan gendang yang dimainkan oleh lawan-lawan yang ada. Sedapat mungkin, seru dia lagi, setiap kader harus menghindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik.

"Mari kembali bekerja memperkokoh kerja partai ke dalam dan mengawal pemerintahan SBY sampai 2014 dengan gemilang. Masih bayak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi. Bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu," tandasnya. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya