RMOL. Ada dua opsi yang akan diambil oleh pemerintah yaitu membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan pribadi dan melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Opsi menaikan harga BBM rencananya akan dilakukan per 1 April mendatang. Akankah SBY menaikan harga BBM.
"Opsi menaikan harga BBM tidak akan dilakukan oleh SBY. Sebab kenaikan BBM bisa memicu kemarahan rakyat dan bisa dijadikan isu bersama untuk mengulingkan pemerintahan SBY," ujar Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono, SE dalam keterangan resminya kepada redaksi (Selasa, 31/1).
Hal lainnya, kenaikan BBM sudah barang tentu akan semakin menciptkan kemiskinan baru dan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Tetapi, kata Poyuono, yang paling ditakuti oleh SBY-Boediono adalah karena kenaikan harga BBM mereka akan didemo besar-besaran dan dijatuhkan oleh rakyat yang saat ini makin kesal dengan pemerintah yang telah gagal memberantas korupsi.
"Opsi membatasi BBM bersubsidi kendaraan pribadi dan menggantikan dengan bahan bakar gas juga bukan hal yang gampang dilakukan sebab infrakstruktur yang diperlukan, baik sarana dan prasarana untuk pemakaian BBG pada kendaraan pribadi tidak akan siap dalam waktu tiga bulan," terang dia.
Opsi untuk membatasi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, juga akan memberikan dampak naiknya inflansi, sebab kendaraan pribadi yang digunakan untuk sektor usaha akan mengalami kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya mau tidak mau sektor uasah akan menaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan.
Pembatasan BBM bersubsidi, lanjut Poyuono, juga akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sebab syarat untuk pertumbuhan ekonomi adalah tersdianya energi yang cukup serta mobilitas pelaku usaha. Sedangkan dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi sudah dipastikan pelaku usaha akan mengurangi mobilitasnya.
Pembatasan BBM rawan akan kebocoran dan memicu pasar gelap sehingga pembatasan membutuhkan infrastruktur dan pengawasan yang memadai. Seharusnya dilakukan mulai dari sekarang jika pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi. Pemerintah juga harus melakukan efisiensi dan mengatasi kebocoran-kebocoran APBN dikarenakan korupsi yang banyak dilakukan oleh orang-orang seputar SBY.
Efisiensi juga harus dilakukan dengan mengurangi belanja iklan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak efektif. Contohkan dulu mobil presiden dan mobil-mobil pemeritah mengunakan BBG dan tidak mengunakan BBM, sebab rakyat sangat trauma dengan program konversi minyak tanah ke Gas yang banyak memakan korban. Serupa itu, jika konversi BBM ke bahan bakar gas terjadi, trial and error yang menjadi korban bukan rakyat tapi pejabat pemerintahan.
"Kedua opsi penghematan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah SBY sangat berpontensi untuk pengulingan pemerinthan SBY-Boediono oleh rakyat dan lawan lawan politiknya. Atau mungkin oleh orang-orang dekat SBY sendiri," kata Poyuono.
"Jadi, SBY harus hati-hati dalam hal menetapkan kebijakan mengenai penghematan BBM," saran dia.
[dem]
