Berita

ilustrasi/ist

Dr Hendri Saparini: Pemerintah Jujur Saja, Pembangunan Ekonomi Salah Arah

SABTU, 28 JANUARI 2012 | 15:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ekonom dari Econit, Dr Hendri Saparini mengatakan Kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah habisnya.

Dr Hendri menyampaikan hal itu dalam seminar bertajuk “Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan” yang diprkarsai oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)-Malaysia dan bekerjasama dengan Badan Perwakilan KNPI Malaysia, Insight Society, IPAMSU hari ini (28/1) bertempat di salah satu Universitas Malaysia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) data, jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang hidup dekat dengan garis kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi.


Saat ini kata dia, Indonesia adalah negara Asean yang telah mengalami peningkatan jumlah penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengutip data United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita berada di bawah standar dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan.

"Mengingat data yang kontradiktif antara data dan fakta, dapat dimengerti bila orang mempertanyakan angka-angka BPS dan kredibilitas angka 6,5 persen pertumbuhan yang diklaim pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara eksklusif," beber Dr Saparini.

Oleh karena itu, lanjut dia, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk jujur mengakui bahwa pembangunan ekonomi saat ini salah arah.

"Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional," tandasnya. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya