Pramono Anung: Semakin Jelas Siapa Pengusul Ruangan Badan Anggaran Itu

RMOL. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui tidak mudah mengganti Nining Indra Saleh selaku Sekretaris Jenderal DPR. Sebab, harus melalui proses dan mengikuti prosedur yang ada.

“Ibu Nining ini kan eselon I A. Be­liau adalah pejabat tinggi ne­gara, pegawai negeri sipil, bi­rokrasi. Kalau ada keinginan me­lakukan penggantian maka pro­se­durnya tidak gampang, harus ada proses. Misalnya ada usulan dari pimpinan dan sebagainya,” kata Pramono Anung, di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Sekjen PDIP itu, pimpinan DPR hingga kini belum membicarakan mengenai hal tersebut. Tapi sudah menge­ta­hui adanya surat teguran dari Ke­tua DPR Marzuki Alie terkait pem­bangunan ruang Badan Ang­garan (Banggar) DPR yang me­nelan biaya Rp 20 miliar.

Isi surat teguran kepada Sekjen DPR seperti apa?

Sebenarnya isi surat tertulis teguran dengan yang disam­pai­kan ketua DPR itu ada hal yang berbeda. Karena dalam surat ter­tulis teguran itu ada empat poin.

Apa saja?

Empat poin itu menurut saya hal positif. Salah satunya, me­minta kepada Sekjen DPR un­tuk menolak jika ada permintaan dari alat perlengkapan dewan atau ang­gota yang tidak wajar. Ini ber­kaitan dengan renovasi ruang Banggar.

Apa Banggar DPR Yang meminta ruangan baru itu?

Ada dua surat permintaan dari Banggar, yakni Juli dan Agustus. Intinya Banggar membutuhkan ruangan yang representatif. Da­lam proses perjalanan ter­masuk pro­ses untuk menentukan dan se­bagainya ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya.

Pertama, Banggar sebagai pe­makai. Kedua, kesekjenan dalam hal ini Biro Rumah Tangga. Ke­tiga, Badan Urusan Rumah Tang­ga (BURT) yang melihat dan mengalokasikan anggaran dan sebagainya. Ini semakin jelas sia­pa yang meminta untuk di­adakannya ruangan ini.

Apa ruangan Banggar sebelumnya tidak layak pakai?

Mengenai ruang Banggar yang tidak representatif ini perlu dila­kukan perbaikan. Pimpinan meng­anggap hal ini memang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ke­tika kualitas dan persoalan kur­si yang terlalu mahal dan mem­buat publik marah.

Karena itu, yang dilakukan  Ba­dan kehormatan (BK) DPR me­­­nunjukkan bahwa DPR  tidak tinggal diam dalam persoalan-per­soalan yang mengyangkut ru­mah tangganya sendiri.

Sehingga pimpinan DPR mem­berikan kewenangan se­penuhnya kepada BK tanpa berkeinginan me­­lakukan intervensi atau cam­pur tangan untuk mengetahui per­soalan sebenarnya.

Apa sudah positif Banggar yang mengusulkan?

Memang ada dalam transkrip rekaman. Kan semua di DPR ini terekam. Dalam transkrip me­mang ada hal seperti itu. Ma­ka­nya BK diberikan kewenangan sepenuhnya melakukan pe­nelusuran, apa sih yang terjadi sebenarnya.

Dari awal memang Banggar meminta untuk renovasi ruangan dan ada dua surat dan kita tahu Bang­gar ini salah satu alat keleng­kapan dewan yang paling lama bekerja di dalam ruangan. Tetapi yang jadi persoalannya ketika ruangan ini dianggap berlebihan.

Harga kursi di ruang Bang­gar yang baru Rp 24 juta per unit, komentar Anda?

Semuanya sedang ditelusuri BK. Biarkan BK bekerja apa yang jadi keputusan BK meng­ikat semuanya, termasuk pim­pinan.

Pemeriksaan yang dila­ku­kan BK atas permintaan pim­pinan DPR?

Nggak. BK sekarang punya ke­wenangan sepenuhnya. Tapi dalam menjalankan tugasnya BK selalu berkoordinasi dengan pim­pinan dewan.

Ketua DPR merangkap sebagai ketua BURT, komentar Anda?

Persoalan Ketua DPR yang seka­ligus sebagai Ketua BURT menjadi dilema sendiri. Ketua DPR ini sangat sibuk. Pada hari ini (Rabu, 18/1) Ketua DPR se­dang di Afrika. Dalam banyak pro­ses tidak bisa secara langsung untuk mengetahui secara detail.

Dalam persoalan-persoalan seperti renovasi ruang Banggar, pengadaan parfum, kalender, dan se­bagainya, Ketua BURT dan DPR tidak mengikuti secara detail.

Inilah yang menjadi pemikiran pimpinan dewan untuk mela­ku­kan pergantian atau perubahan me­kanisme agar tidak terjadi se­perti ini di kemudian hari.

Siapa yang bertanggung ja­wab dalam proyek ini?

Kan masih diproses. Kita tung­gu saja hasilnya. [Harian Rakyat Merdeka]