Badai Pasti Belum Berlalu…

Arab Spring Uprising sepanjang tahun lalu diinisiasi Jasmine Revolution di Tunisia, sebuah negeri di utara Afrika. Seorang pedagang kakilima, Mohammed Bouazizi yang baru berusia 27 tahun membakar diri pada pertengahan Desember 2010 sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Tunisia.

Tiga minggu kemudian, di awal Januari 2011, Bouazizi meninggal dunia, memicu gelombang protes dalam skala nasional yang dalam waktu singkat membesar sedemikian rupa.

Gelombang demonstrasi itu menyebar dan melanda seluruh kota di Tunisia hingga memaksa Presiden Zine El Abidine Ben Ali mengundurkan diri dan lari ke Arab Saudi sebagai penanda babak baru di negara itu.

Tunisia telah melewati babak pahit ini. Pemilihan umum telah digelar dan Partai Kebangkitan (An Nahda) memperoleh suara terbanyak dan memiliki hak untuk membentuk pemerintahan di negara itu.

People movement di Tunisia menjalar hingga ke Mesir dan Libya, memaksa pemimpin kedua negara ini, Hosni Mubarak dan Moammar Kadhafi terjungkal dari tahta kekuasaan mereka. Hosni Mubarak mengundurkan diri pertengahan Februari dan kini tengah menjalani pengadilan atas berbagai kejahatan yang dilakukannya selama 30 tahun berkuasa di negeri piramda itu.

Tetapi di Mesir badai belum berlalu. Pemerintahan transisi Dewan Militer Tertinggi yang dipimpin Jenderal Tantawi kini tengah menghadapi ujian berat. Rakyat Mesir menganggap Dewan ini gagal menjalankan amanat revolusi. Lapangan Tahrir kembali dipenuhi berbagai kelompok masyarakat, dan bentrokan kembali terjadi di sana-sini. Korban jiwa berjatuhan lagi.

Nasib paling naas dialami Moammar Kadhafi yang tewas di tangan kelompok oposisi pada Oktober 2011. Mayat kolonel yang berkuasa di Libya sejak 1977 dikuburkan di tempat yang dirahasiakan.

Sejauh ini negara Afrika Utara yang berhasil melewati gelombang people movement dengan damai adalah Kerajaan Maroko yang terletak di ujung paling barat. kuncinya adalah praktik politik demokrasi yang bagi Maroko bukan hal baru. Pemilihan umum dan amandemen konstitusi telah berkali-kali diselenggarakan negara itu sejak melepaskan diri dari proteksi Prancis pada 1956.

Pada awal Juli 2011 pemerintah menggelar referendum untuk mengamandemen lagi konstitusi kerajaan itu. Usul amandemen tersebut disampaikan oleh Raja Muhammad VI. Ia membentuk sebuah badan konstituante yang terdiri dari pakar, akademisi, pembela HAM dan praktisi kemanusiaan. Hasilnya adalah sebuah konstitusi baru yang dipuji banyak pihak, termasuk negara Barat, sebagai konstitusi yang amat maju. Parlemen mendapatkan hak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengakuan dan perlindungan HAM diperkuat. Bahasa Barber juga diangkat menjadi bahasa resmi disamping bahasa Arab. Dan sebagainya.

Di akhir November pemilihan umum kembali digelar. Partai Istiqlal yang sejak 1956 mendominasi panggung politik negara itu dikalahkan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan, sebuah partai Islam moderat.

Demokrasi menyelamatkan Maroko dari terjangan badai people movement.

Tunisia dan Maroko telah melewati babak Arab Spring Uprising. Libya masih berjuang setelah kematian Kadhafi. Sementara Mesir tampaknya kembali memasuki critical point. Bagaimana dengan Aljazair yang semi-republik?

Negara yang diapit Maroko di barat, Tunisia di utara dan Libya di timur itu bisa dibilang masih dalam tahap pemanasan. Sepanjang tahun lalu pemerintahan rezim militer yang dipimpin Abdelaziz Bouteflika sejak 1999 terus menerus digoyang kelompok oposisi.

Bentrokan terakhir terjadi hari Selasa lalu. Polisi tak dapat menahan diri untuk menggebuki demonstran di Laghouat, sebuah kota industri di selatan negara itu. Sepuluh orang dikabarkan terluka, dan belasan orang di tahan aparat keamaman.

Abbes Hadj Aissa, seorang aktivis prodemokrasi Aljazair, mengatakan, bentrokan terakhir itu dipicu ulah pongah polisi yang bertindak sewenang-sewenang terhadap kaum manula yang sedang menunggu bis di sebuah halte beberapa hari lalu.

Sejak awal pekan, polisi mengerahkan pasukan dalam jumlah berarti dan memasang tenda di luar kantor organisasi yang dipimpin Aissa.

Aissa dan kawan-kawannya memprotes kegagalan pemerintah Aljazair dalam menyediakan lapangan kerja. Sementara di sisi lain terlalu banyak pekerja asing di ladang gas di kota itu. Pengangguran dan kemiskinan di tengah kediktatoran rezim militer masih menjadi isu krusial di negara itu.

Masyarakat internasional juga masih menunggu model perubahan seperti apa yang akan terjadi di Aljazair. Apakah seperti model Tunisia, Mesir, Libya atau Maroko?

Namun yang jelas, gelombang Jasmine Revolution tidak hanya menyebar di utara Afrika. Ia telah melompat melintasi Laut Merah, singgah di Jazirah Arab, merambah Eropa dan Amerika, hingga Semenanjung Malaya. [guh]