Subsidi BBM Jebol, PKS Senayan Tagih Janji Pemerintah

RMOL. Sejak mencuatnya kasus overquota subsidi BBM yang mencapai
1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 triliunan pada Desember lalu, hingga kini belum tampak pemerintah mengantisipasi untuk kejadian yang sama di masa depan.

"Kejadian ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan nyata pemerintah. Baru sebatas wacana," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Mardani, di ruang kerjanya (Rabu, 4/1).

Mardani mengusulkan agar pemerintah serius dan segera mengambil tindakan taktis untuk merealisasikan kebijakan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Kebijakan ini sendiri sudah sering didengung-dengungkan oleh Pemerintah, namun belum pernah ada tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka.

Mardani mengusulkan agar pemerintah serius dan segera mengambil tindakan taktis untuk merealisasikan kebijakan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Kebijakan ini sendiri sudah sering didengung-dengungkan oleh Pemerintah, namun belum pernah ada tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka.

"Kami akan mengamati dan mengawasi secara ketat keseriusan Pemerintah dalam merealisasikan kebijakan Koversi BBM ke BBG ini. Kami juga mengusulkan agar kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas dan definitif. Konsistensi kebijakan diperlukan dan itu harus dituangkan dalam bentuk peraturan, apakah berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah lainnya." usul Mardani.

Lebih lanjut Mardani meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara baik. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara arif tanpa menyudutkan masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

"Pemerintah dapat mengungkapkan kelebihan BBG dibandingkan BBM, seperti harga BBG yang lebih murah ketimbang BBM, penggunaan BBG yang lebih irit karena pembakarannya lebih sempurna dan memperpanjang jangka waktu servis karena bagusnya pembakaran, sehingga memelihara mesin lebih baik," tandasnya. [dem]