Berita

ilustrasi

KONFLIK PAPUA

PGI Tidak Ikut Campur Soal Merdeka Atau Tidak

RABU, 21 DESEMBER 2011 | 13:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menegaskan posisi mereka dalam konflik Papua. Sebagai pihak yang giat memediasi pusat dan daerah dalam kasus-kasus kekerasan di Papua, PGI tidak masuk pada pilihan merdeka atau tidak warga Papua.

"Itu hak orang Papua. Tugas PGI hanya sesuai mandat sidang raya PGI untuk memfasilitasi dan mencari solusi persoalan Papua dan itulah yang senantiasa kami lakukan yaitu mendorong solusi terbaik di Papua agar kekerasan dihentikan," ujar Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 21/12)

PGI, lanjut Jeirry, mendorong dialog antara Papua dan Jakarta seperti yang terakhir kali dilakukan di kediaman pribadi Presiden SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu (16/12).


"Dalam pertemuan malam itu, Presiden sambut baik dialog dan dia tegaskan sebetulnya ada kepentingan melakukan dialog dalam proses ke depan yang lebih baik. Mengenai seperti apa dialog dilakukan, itu harus dipikirkan," terangnya.

Dia tegaskan, pertemuan pekan lalu di Cikeas itu berlangsung sangat cair dan ada suasana kekeluargaan, saling simpati dan empati di dalamnya.
 
"Ungkapan merdeka yang mungkin di mata publik sangat kontroversial, dalam percakapan malam itu tidak muncul. Pusat dan Gereja Papua saling menghargai dan memahami posisi masing-masing. Pertemuan sangat cair dan penuh nuansa kekeluargaan," ujar Jeirry.

Sesungguhnya, dijelaskan Jeirry lagi, bahasa "merdeka" yang kerap didengungkan warga Papuacuma bertujuan mencari perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah agar ada perubahan dalam pememenuhan kesejahteraan dan jaminan keamanan rakyat di Papua.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya