Kantor Staf Khusus SBY: Penumpukan Energi di Selatan Jawa Harus Diwaspadai

Pemerintah dan masyarakat harus terus mewaspadai potensi energi di selatan Pulau Jawa. Kemarin siang (Minggu, 11/12), pukul 13.34 WIB misalnya, terjadi lagi gempa 140 kilometer di baratdaya Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan magnitudo 5,0 SR.

Walau tidak mengakibatkan tsunami dan menimbulkan korban jiwa, gempa dengan kedalaman 10 kilometer itu memperlihatkan fenomena penumpukan energi yang harus terus diwaspadai.

Asisten Staf Khusus Presiden Wisnu Agung Prasetya mengatakan gempa tersebut  memiliki kesamaan epicenter dengan gempa  6,8 SR di laut selatan Jawa pada 17 Juli 2006, dan  gempa 7,3 Richter tahun 2009 lalu. Gempa ini, lanjutnya, terjadi akibat penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia.

"Bidang kontak pada epicenter ini merupakan penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yg selama ini terus terjadi. BMKG Yogyakarta mencatat telah terjadi pergeseran rata-rata tujuh sentimeter setiap tahunnya," ujar Wisnu sambil menambahkan bahwa dari catatan itu terlihat betapa Samudra Hindia termasuk laut selatan Jawa merupakan kawasan rawan tsunami.

Disampaikan, ancaman tsunami untuk epicenter ini, berdasar survei lapangan dengan GPS (Global Positioning System) dan pengukuran jejak ketinggian serta jejak jarak rambahan, terekam data ancaman bahaya tsunami dapat mengancam lokasi di pantai selatan Jawa. dari Kebumen, Cilacap hingga Pangandaran, Sadeng, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

"Kami (Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bansos Dan Bencana) akan meningkatkan koordinasi dengan jajaran pemda dan lembaga terkait agar meningkatkan prakarsa, tindakan dan langkah pengurangan risiko bencana untuk kawasan ini," katanya lagi.

Dia menambahkan, riset dengan pemanfaatan teknologi geodetik seperti Global Positioning System (GPS), untuk melihat deformasi yang mengiringi tahapan mekanisme terjadinya Gempa Bumi (coseismic dan postseismic) salah satu yang bisa dilakukan.

Disisi lain, kawasan yang akan terdampak terhadap risiko gempa bumi dan tsunami, prakarsa masyarakat dan langkah kongkrit pemda dengan pelatihan dan sosialisasi harus didukung dan ditingkatkan.

"Tentu saja, semua upaya ini penting bagi pemerintah untuk mendapatkan evaluasi dari nilai potensi energi pasca bencana alam gempa bumi, agar kita memiliki  input yang semakin banyak guna langkah-langkah mitigasi dimasa yang akan datang," demikian Wisnu. [guh]