Berita

ist

Jangankan Memberantas, Mendiskusikan Korupsi Saja Sudah Mulai Dibatasi

SENIN, 05 DESEMBER 2011 | 22:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Korupsi di negeri ini sudah melampaui batas. Karena terjadi mulai di jantung sampai ke pembuluh arteri kekuasaan di daerah-daerah. Jadi karena rezimnya sudah korup, maka pemberantasannya pun tidak mungkin lagi hanya mengandalkan institusi hukum yang ada. Tidak juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia.
 
Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta (Senin, 5/12). Oleh sebab itu, Jurubicara presiden era Gus Dur ini menyesalkan pembubaran sepihak oleh rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) atas diskusi bertajuk "Korupsi dan penuntasan skandal bailout Bank Century, yang digelar kelompok mahasiswa UKI antikorupsi di kantin kampus, karena izin menggunakan ruangan lobi Fisipol UKI dicabut.
 
Alasan rektor UKI, Maruli Gultom karena penyelenggaranya bukan lembaga kemahasiswaan yang diakui rektorat, menurut Adhie, sangat naif dan mengada-ada.
 

 
"Korupsi ini sudah menjadi musuh rakyat, seperti halnya narkoba. Jadi mosok mendiskusikan cara memeranginya saja harus diselenggarakan institusi formal? Ini tidak masuk akal,” katanya.
 
Namun demikian, anggota Komite Pengawas KPK yang jadi salah satu narasumber dalam diskusi melawan korupsi bersama Bambang Soesatyo, Misbakun dan Yusril Ihza Mahendra, tetap menghormati aturan yang disampaikan rektor secara lisan untuk menghentikan diskusi di kantin yang diikuti ratusan mahasiswa itu. 

"Tapi peristiwa ini akan menjadi langkah awal represi penguasa terhadap kelompok-kelompok antikorupsi. Jadi, ke depan nanti, jangankan memberantas, membicarakan korupsi saja sudah dibatasi," katanya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya