Berita

sby/ist

Urusan Uang Nikahan Saja SBY Tidak Jujur, Apalagi Uang Century

SABTU, 03 DESEMBER 2011 | 12:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mempertanyakan sikap SBY dan Hatta Rajasa yang belum juga melaporkan asal usul dana dan potensi gratifikasi dalam pernikahan kedua anak mereka, Edhie "Ibas" Yudhoyono dan Siti Ruby Aliya Rajasa.

Padahal, sehari sebelum akad nikah dilangsungkan (Kamis, 24/11), Presiden melalui Jurubicaranya, Julian Aldrin Pasha, mengaku akan melaporkan semua urusan pernikahan Ibas-Aliya kepada KPK.

"Jika uang nikah tidak jujur, bagaimana uang Century?" tanya aktivis Benteng Demokrasi Rakyat, Mustar Bona Ventura, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 3/11).


Bagi Mustar, sulit memahami mengapa SBY belum juga membuat laporan pernikahan yang diperkirakan menghabiskan Rp 12 miliar sampai Rp 40 miliar. Padahal, katanya, laporan tersebut tidak sesulit membuat pertanggungjawaban APBN. Komposisi panitia yang diisi beberapa pejabat negara dan sederet orang yang bergelar, tentunya memudahkan bagi pembuatan laporan tersebut.

"Rakyat akan semakin curiga dan putus asa atas kesungguhan pemerintah membongkar kasus besar seperti Century," tegasnya.

Di sisi lain, sambung Mustar, tak adanya laporan pertanggungjawaban ini telah mencemari kesakralan dari nilai acara pernikahan Ibas-Aliya, dan juga "membunuh" karir politik Ibas-Aliya.  

"Jangan disalahkan di kemudian hari orang akan menjadikan pernikahan Ibas-Aliya jadi joke-joke politik yang memalukan. Seperti: tidak ada uang, uang negara yang dipakai," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya