Berita

abraham samad/ist

KPK

Peluang Abraham Samad Jadi Baharuddin Lopa Muda Terbuka

JUMAT, 02 DESEMBER 2011 | 19:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Ketua KPK yang baru terpilih, Abraham Samad, bisa dibilang bak anak baru di Jakarta. Ada keraguan karena dia selama ini mengabdi di LSM anti-korupsi daerah, maka pengetahuannya soal korupsi di pusat belum begitu mengakar.

Deklarator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menegaskan bahwa pemberantasan hukum di KPK tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan politik. Hal itu adalah kewajaran karena berdirinya KPK adalah produk politik DPR. Sehingga, kemungkinan Samad dijadikan kendaraan politik dengan segala kepolosan yang dimilikinya terbuka luas.

"Yang kita harapkan pimpinan baru ini bisa berselancar di antara kepentingan politik yang ada untuk mengambil kepentingan politik bagi kemaslahatan bangsa. Saya tahu penegakan hukum tak bisa lepas dari kepentingan politik. Kalau ada dukungan politik untuk membongkar kasus besar itu sah saja. Yang penting tak dikendalikan," urai Adhie kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat malam, 2/12).


Mengenai track record Samad yang belum banyak berjibaku dengan kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di ibukota negara, Adhie mengaku tak terlalu pesimis. Asalkan Samad tetap pada integritasnya.

"Justru yang terlalu banyak paham peta itu justru yang bahaya. Kalau pendatang baru kan masih leluasa. Masih bisa leluasa sebagai Rambo. Saya mendorong dia menjadi seperti teman saya Baharuddin Lopa. Dia bisa jadi Lopa Muda," ujar Adhie menyebut almarhum mantan Jaksa Agung yang terkenal karena sikap lurusnya dalam pemberantasan korupsi itu.

Dia menyebut nama Bambang Widjojanto yang dianggap banyak kalangan terlalu paham peta politik dan kejahatan korupsi sehingga dikhawatirkan akan "bermain politik".

"Bambang bagus, yang penting dia ada di dalam KPK. Secara moral rakyat pasti menganggap Bambang yang memimpin KPK. Secara administratif, Abraham Samad," katanya. [ald] 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya