Berita

kai said/ist

PBNU: Perlakuan Diskriminatif Pemerintah Picu Kekerasan di Papua

KAMIS, 01 DESEMBER 2011 | 22:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pemerintah mempercepat perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Taraf ekonomi yang mapan dan merata merupakan solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di Bumi Cenderawasih.

Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj mengatakan, masih terjadinya kekerasan di Papua, yang salah satunya yang terjadi bertepatan dengan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh hari ini (Kamis, 1/12), tak lepas dari permasalahan ekonomi. Perlakuan diskriminatif pemerintah merupakan pemicu munculnya aksi anarkis tersebut.

"Kuncinya ada di kesejahteraan. Segera tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Insya Allah kondisi di sana akan aman," kata Kiai Said, panggilan Said Aqil Siroj di Jakarta (Kamis, 1/12).


Mengutip dari pernyataan sejumlah kepala suku di Papua yang beberapa saat lalu datang ke PBNU, Kiai Said yakin, tidak ada keinginan masyarakat melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan yang diantaranya meliputi penyetaraan tingkat perekonomian dan pendidikan dianggap sebagai pemecahan berbagai permasalahan di Papua.

"Sangat ironis kalau masyarakat Papua hidup tidak sejahtera, sementara di sana ada tambang emas terbesar di Indonesia. Pemerintah harus serius tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, karena itu kuncinya agar permasalahan di sana bisa segera teratasi," papar Kiai Said. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya