Berita

kai said/ist

PBNU: Perlakuan Diskriminatif Pemerintah Picu Kekerasan di Papua

KAMIS, 01 DESEMBER 2011 | 22:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pemerintah mempercepat perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Taraf ekonomi yang mapan dan merata merupakan solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di Bumi Cenderawasih.

Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj mengatakan, masih terjadinya kekerasan di Papua, yang salah satunya yang terjadi bertepatan dengan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh hari ini (Kamis, 1/12), tak lepas dari permasalahan ekonomi. Perlakuan diskriminatif pemerintah merupakan pemicu munculnya aksi anarkis tersebut.

"Kuncinya ada di kesejahteraan. Segera tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Insya Allah kondisi di sana akan aman," kata Kiai Said, panggilan Said Aqil Siroj di Jakarta (Kamis, 1/12).


Mengutip dari pernyataan sejumlah kepala suku di Papua yang beberapa saat lalu datang ke PBNU, Kiai Said yakin, tidak ada keinginan masyarakat melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan yang diantaranya meliputi penyetaraan tingkat perekonomian dan pendidikan dianggap sebagai pemecahan berbagai permasalahan di Papua.

"Sangat ironis kalau masyarakat Papua hidup tidak sejahtera, sementara di sana ada tambang emas terbesar di Indonesia. Pemerintah harus serius tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, karena itu kuncinya agar permasalahan di sana bisa segera teratasi," papar Kiai Said. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya