Berita

imin/ist

Yenny Wahid Imbau Imin Cs Bersaing Secara Sehat

RABU, 30 NOVEMBER 2011 | 22:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ketua Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Yenny Wahid, mengimbau Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, dan elit PKB lainnya agar tidak mengganggu proses konstitusional yang ditempuh PKBN untuk bisa ikut dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Diperlukan sikap kenegarawanan dari Muhaimin dan kawan-kawan. Kita tidak boleh setback ke zaman Orde Baru yang menutup pintu adanya partai baru," kata Yenny dalam pesan elektroniknya yang dikirimkan kepada redaksi (Rabu, 30/11).

Keberatan Muhamin Cs atas kemiripan nama dan logo PKBN dengan PKB dan karenanya meminta Kementerian Hukum dan HAM menganulir PKBN, kata Yenny, sedikitpun tak tidak bisa dibenarkan.


"Keberatan itu tidak obyektif ditinjau dari segi manapun, dan hanyalah upaya untuk melakukan penjegalan terhadap PKBN," kata Yenni.

Praktek-praktek penjegalan maupun pemberangusan hak berpolitik, sambungnya, sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. PKB dan PKBN, tegas Yenny, adalah dua entitas politik yang berbeda dan tidak mempunyai kaitan apapun, baik dari segi struktur maupun visi politik partai.

"Saya berharap Muhaimin merenung kembali. Setelah Gus Dur dilengserkan dari Ketum Dewan Syuro, masa sekarang melarang hak berpolitik umatnya," cetus Yenny.

Yenny sendiri yakin, PKBN bukan saja bisa lolos verifikasi, tapi juga lolos 4 persen parlementary treshold.  Makanya, "Mari berkompetisi secara sehat, fair dan menjauhi upaya konspiratif memberangus keberadaan PKBN." [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya