Berita

max sopacua/ist

Waketum PD: Apakah Ical Pernah Temui Korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo?

RABU, 30 NOVEMBER 2011 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Demokrat mengamini penilaian sejumlah kalangan bahwa sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang terkesan menyudutkan pemerintah terkait masalah penanganan masalah Papua sebagai manuver untuk mendongkrak popularitasnya semata. Partai berlambang bintang mercy ini menyatakan Ical sah-sah saja bermanuver seperti itu.

"Sebagai calon presiden masa depan, mungkin, Pak Ical wajar-wajar saja punya strategi seperti itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online Selasa malam, (29/11).

Tapi, kesimpulan Ical bahwa pemerintah tidak peka dan hanya mengetahui permasalahan yang ada di Papua dari media sangat keliru. Selama ini, ditegaskan Max, pemerintah tak pernah absen mengupayakan penyelesaian masalah Papua.


Max pun mempertanyakan Ical yang mengaku hanya dirinya yang pernah mendatangi warga yang tinggal di puncak-puncak gunung Papua dan satu-satunya pejabat pusat yang menemui aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Apakah kedatangan itu bisa meredam masalah di Papua? Kan tidak juga. SBY sendiri pernah hadir di sana. Menteri-menteri tertentu sesuai bidangnya datang juga ke sana," tegas anggota Komisi I DPR ini.

Terlepas dari kompleksitas permasalahan di Papua, Ical pun disarankan tak bermanuver dengan fenomena yang sama yang dialaminya sendiri, yakni terkait dengan penyelesaian permasalahan luapan lumpur Lapindo, perusahaan milik Ical di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau menyebut pemerintah tak pernah hadir di tengah-tengah warga Papua, Max pun mempertanyakan apakah Ical juga pernah hadir di tengah-tengah warga korban lumpur Lapindo.

"Terlepas dari berapa uang yang sudah dikeluarkan perusahaan Pak Ical (Lapindo Berantas), tapi janganlah menimpakan fenomena yang dialami sendiri terhadap masalah yang lainnya," tandas Max. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya