Berita

muhaimin/ist

KPK Belum Mau Simpulkan Menteri Muhaimin Iskandar Sebagai Tersangka

RABU, 16 NOVEMBER 2011 | 21:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kapan akan memeriksa kembali Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait suap menyuap yang terjadi di kantornya.

"Belum ada," kata Jurubicara KPK Johan Budi SP beberapa waktu lalu (Rabu, 16/11). Hal itu disampaikan Johan untuk menjawab pertanyaan para wartawan yang meminta tanggapannya karena dalam persidangan yang digelar tadi siang di Pengadilan Tipikor, nama Muhaimin Iskandar disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam sidang dengan terdakwa Dharnawati yang digelar tadi siang, Jaksa KPK dalam surat dakwaannnya menyebut Muhaimin ikut berperan dalam aliran dana suap proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT). Muhaimin disebut memerintahkan agar uang Rp 2 miliar dari Darnawati dititipkan kepada I Nyoman Suisnaya, Setditjen P2KT Kemenakertrans.


Meski keterlibatan Muhaimin dalam kasus suap PPIDT sudah disebutkan dengan jelas, namun KPK belum mau terlalu jauh menyimpulkannya, misalnya menetapkannya sebagai tersangka.

Apakah dakwaan bisa dijadikan petunjuk atau bukti bagi KPK untuk menindaklanjuti keterlibatan Muhaimin?
[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya