Berita

ist

Kebut Anggaran Kudu Perhatikan Kualitas

MINGGU, 13 NOVEMBER 2011 | 13:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan kualitas dari upaya mempercepat realisasi penyerapan anggaran tahun 2011.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Kemal Azis Stamboel, mengatakan, lambannya penyerapan anggaran akan berdampak pada tingkat pertumbuhan dan kualitasnya. Kalau penyerapan dan kualitas belanja pemerintah baik, seharusnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2011 bisa di atas 6,5 persen. Sehingga diharapkan ada peningkatan belanja pemerintah yang lebih baik di kuartal IV yang bisa mendorong pembangunan dan pertumbuhan lebih baik.

"Tetapi upaya 'kebut' anggaran di dua bulan terakhir yang biasa terjadi harus tetap memperhatikan kualitas. Jangan hanya asal menghabiskan anggaran," kata Kemal dalam kepada Rakyat Merdeka Online, (Minggu, 13/11).


Menjelang akhir tahun 2011, surplus anggaran pemerintah berpotensi semakin besar karena realisasi penyerapan anggaran pemerintah belum maksimal. Diperkirakan, dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 717,9 triliun tahun ini hanya 90 persennya saja yang dapat diserap. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali meminta kementerian/lembaga dan Pemda untuk merealisasikan pencairan anggaran tepat waktu. Seperti diketahui, sampai akhir September ini penyerapan anggaran pemerintah baru tercapai 54,4 persen dari target atau Rp 717,9 triliun. Hal ini membuat APBN-P 2011 masih mengalami surplus Rp 72 triliun. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya