Kabar Hoax, Polisi Diminta Hentikan Intimidasi

RMOL. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprotes terhadap penggunaan  kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh Polri, khususnya pasukan Pelopor/Brimob di lingkungan kantor YLBHI/LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sepanjang hari ini (Rabu, 9/11).

Sekitar 70 personil berada di sekitar YLBHI sejak pukul sekitar 09.00 WIB hingga menjelang malam. Mereka juga dilengkapi peralatan keamanan yang lengkap, mulai dari senjata api, tameng, alat pemukul dan sebagainya. Tiga mobil truk polisi terparkir di depan dan samping kantor YLBHI Jakarta. Beberapa personil pasukan Pelopor/Brimob dengan memegang senjata bahkan masuk ke area Kantor YLBHI, tempat diskusi publik tentang Kisruh Freeport di Papua berlangsung. Beberapa di antaranya bercengkerama dan duduk-duduk di teras kantor YLBHI, bahkan, masuk ke kantor dan kamar mandi kantor YLBHI dengan menenteng senjata api.

"Kami menegaskan bahwa acara diskusi yang berlangsung adalah diskusi konstruktif dan damai dengan maksud membangun solidaritas aksi buruh Freeport," kata Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih dalam rilisnya yang diterima redaksi (Rabu, 9/11).

Terdapat kesimpangsiuran kabar. Pertama, Pasukan Pelopor/Brimob diterjunkan ke sana karena ada informasi akan adanya konsentrasi beberapa elemen massa khususnya  mahasiswa yang berencana menggelar unjuk rasa di sekitar Jalan Kimia, yang berada persis di depan kantor YLBHI. Kedua, terkait isu adanya Deklarasi Papua Merdeka di kantor YLBHI.

"Aksi unjuk rasa yang biasanya dilakukan di depan gedung Kimia oleh mahasiswa tidak terjadi," tambah Erna

Sementara itu, Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mempertanyakan kerja intelijen Polri yang memberikan informasi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan fungsi dari kerja Polri ini. Jikapun dianggap penting untuk melakukan pengamanan, maka pihak yang harusnya dikerahkan adalah Pasukan Sabhara/Dalmas yang memang tugasnya mengatasi huru-hara atau memberikan pengamanan.

"Pengerahan Brimob dengan menggunakan senjata lengkap bahkan masuk ke area kantor YLBHI merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force). Keberadaan pasukan justru memberikan rasa ketakutan bagi khalayak umum di sekitar YLBHI, termasuk para korban yang sedang mengadukan permasalahan hukumnya," katanya.

"Kami meminta Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan upaya-upaya intimidasi. Ruang demokratisasi berpendapat semestinya disikapi dengan cara dialogis," imbuhnya. [dem]