Berita

ist

Ichsanuddin Noorsy: Jangan Lihat Nazaruddingate Per Kasus

SABTU, 05 NOVEMBER 2011 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan jangan melihat kasus Nazaruddin berdasarkan per kasus. Menurutnya, ada gambaran yang lebih besar ketimbang harus mempersoalkan ada dana dari proyek Hambalang, wisma atlet atau PLTS di Kemenakertrans masuk ke Demokrat atau ke partai lainnya.

"Jangan terpaku pada kasus. Kalau kita gunakan kasus ini larinya ke partai ini, maka para pihak akan menutupnya," kata dia dalam diskusi di TV One beberapa waktu lalu (Sabtu malam, 5/11).

Ia menyarankan sebaiknya Nazaruddingate dilihat dengan frame bahwa negeri ini telah menerapkan asas neolib yang membuka peluang bagi terjadinya korupsi, baik pada saat satu proyek itu berlangsung, maupun sebelum dan sesudahnya.


"Jadi apakah orang partai atau oknum partai itu terlibat tidak bisa dihindari. Bahkan sejumlah tokoh BUMN pun melakukan itu. Cuma caranya halus, tidak terlihat," kata Noorsy.

Kasus korupsi Nazaruddin sendiri, menurut Noorsy, adalah kasus yang timbul akibat ketatnya persaingan partai, yang ujung-ujungnya menuntut partai harus berani mengambil resiko. Tuntutan situasi yang menuntut keharusan untuk melakukan pembelian suara membuat parpol-parpol harus mengambil posisi yang empuk. Oleh karenanya, kata Noorsy, kasus Nazaruddin tidak hanya melibatkan Demokrat sendiri, tapi juga melibatkan pihak lainnya.

"Ini menjadi kesepakatan para pihak," tandasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya