Berita

ilustrasi

PKS: Ironis, Gudang Bulog Dipenuhi Beras Impor!

KAMIS, 25 AGUSTUS 2011 | 19:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Menjelang lebaran, Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) di Sidoarjo, Jawa Timur. Sangat ironis, dari total 290.000 ton beras yang tersimpan di gudang Bulog itu beras lokal hanya sebesar 1.000 ton, sedangkan kurang lebih 289.000 ton beras yang tersimpan merupakan beras impor.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofi Munawar yang ikut dalam sidak langsung punya kesimpulan terkait hasil sidak itu. Yakni, bahwa keamanan dan ketahanan pangan nasional benar-benar tergantung dari impor.

"Temuan ini cukup ironis, impor beras yang dilakukan oleh Bulog ternyata dilakukan hanya untuk memenuhi gudang-gudang dengan beras dari negara lain," ulas Rofi melalui rilis yang diterima redaksi (Kamis, 25/8).


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari-Juni 2011 impor pangan Indonesia mencapai 5,36 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp sebesar Rp45 triliun. Tahun 2011 Pemerintah memberikan kuota impor beras sekitar 1,5 juta ton. Realisasi impor beras akan dilakukan hingga Februari tahun 2012. Saat ini sekitar 3.850 ton beras telah masuk. Dan jika dihitung, setidaknya 800.000 ton beras diproyeksikan masuk selama 2011.

Padahal, dalam catatan Rofi, Pemerintah telah memastikan penghentian impor beras terhitung 31 Maret 2011. Ketika itu alasannya masa panen raya padi sedang berlangsung, stok beras secara nasional juga cukup memadai atau bisa untuk lima hingga enam bulan ke depan. Namun kondisi itu tidak bertahan lama, empat bulan berselang ternyata pertengahan Agustus Bulog telah melakukan impor beras dari Vietnam sebesar 500.000 ton beras yang masuk dari 20 pelabuhan di seluruh indonesia. Kemudian dilanjutkan di bulan September direncanakan impor beras dari Thailand sebesar 300.000 ton.

"Bulog saat ini sudah dibekali Inpres No.8/2011. Seharusnya Bulog tidak mengalami kesulitan menyerap gabah dan beras petani karena harga pembelian akan mengikuti harga di pasar sesuai dengan pantauan BPS. Tetapi kenyataan di lapangan sebaliknya, ini menunjukkan pelaksanaan Inpres tersebut tidak efektif," katanya.

"Seharusnya gudang Bulog dipenuhi dengan beras dari petani lokal, adapun beras impor hanya pelengkap. Namun apa yang terjadi justru berbeda 180 derajat, beras lokal terpuruk sedangkan beras impor mendominasi," tukasnya.

Temuan ini bukan tidak mungkin terjadi di gudang-gudang Bulog lainnya diseluruh Indonesia. Jika ini terjadi tentu menjadi sebuah gambaran rendahnya kesungguhan Bulog dalam menyerap beras dari petani lokal. Seharusnya dengan infrastruktur yang dimiliki Bulog tidak sulit untuk menyerap gabah dari petani. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya