Berita

Komite Etik KPK Diminta Bekerja lebih Maksimal

JUMAT, 19 AGUSTUS 2011 | 00:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) meminta agar Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi lebih maksimal dalam pekerjaannya.

"Komite Etik KPK Jangan Berintrik Politik. Komite Etik dibentuk bertujuan untuk menguji ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan Pimpinan dan atau unsur KPK. Bukan malah mengerjakan hal di luar itu," kata Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) Herbert Sitorus di Jakarta, Kamis (18/8).

Menurut Herbert, salah satu yang bukan menjadi pekerjaan komite etik KPK adalah adanya suatu hasil sadapan pada bulan Mei 2011. Dari hasil pembicaraan, Muhamad Nazaruddin dengan seseorang yang dikatakan ingin membunuh Chandra Hamzah dan Ade Rahardja. Namun, sadapan itu justru dibocorkan mereka kepada publlik sehingga menjadi sesuatu hal amat penting untuk  dikerjakan komite etik tersebut.       


"Komite etik tidak mempunyai kewenangan untuk mengerjakan hal seperti itu. Sepertinya komite etik merasa dirinya sudah menjadi seperti penyidik dalam konteks pro justisia, padahal mereka bekerja dalam koridor etika," kata Herbert.

Herbert meminta komite etik KPK  mengungkap seluruh persoalan etika terhadap seluruh keterangan Muhammad Nazaruddin tentang perilaku pimpinan dan atau unsur KPK yang diduga melakukan penyimpangan kewenangan dengan cara bertemu petinggi partai Demokrat di restoran dan rumahnya.

"Pertemuan dengan petinggi Demokrat tentu tidak akan terjadi kalau petinggi Demokrat dan pimpinan KPK tidak menyimpangkan posisinya masing-masing," ungkapnya.

Masih menurutnya, penyimpangan tersebut diduga untuk tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Jika komite etik KPK tidak bisa menuntaskan hal itu maka publik patut untuk menyatakan KPK tebang pilih karena takut kepada partai Demokrat," demikian Herbert. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya