Berita

nazar/ist

Surat kepada SBY, Ngibul Baru Nazaruddin

KAMIS, 18 AGUSTUS 2011 | 19:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi dan publik diminta tak terkecoh dengan permintaan bantuan Nazaruddin kepada SBY. Sebabnya, permintaan Nazaruddin yang ditulis melalui surat tersebut merupakan kebohongan baru Nazaruddin. Dia tengah mengakali nasibnya untuk bisa selamat di meja pesakitan yang kini tengah digarap penyidik KPK.

"Surat itu ngibulnya Nazaruddin. Dia terdesak. Itu kan cerita Nazaruddin sebagai seorang tersangka," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Bunyamin Saiman kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 18/8).

Langkah Nazaruddin bersurat kepada Presiden SBY memang tak bisa disalahkan. Sebab hal tersebut tak ubahnya sebagai bagian dari hak ingkar yang dimiliki Nazaruddin dan dijamin Undang-undang. Itu bagian dari upaya Nazaruddin untuk menolak tuduhan penyidik. Tapi yakinlah, langkah KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka bukan asal-asalan, melainkan berdasarkan atas dua alat bukti yang cukup.


Sementara itu, terkait persoalan anak dan istrinya, Bunyamin menyarankan harus memisahkannya dari kasus Nazaruddin yang kini sedang dijerat pasal suap dalam pembangunan wisma atlet. Langkah bersurat yang dilakukan Nazaruddin yang didalamnya minta jaminan istri dan anaknya, tak lain adalah aksi untuk numpang populer belaka di saat sudah terpojok.

"Pengakuan atau apapun dari Nazaruddin, sebagai tersangka, itu nilainya nol. Dalam konteks apapun, saya optimis KPK akan bongkar semuanya," demikian Bunyamin. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya