Berita

sri mulyani/ist

CAPRES 2014

Bereskan Dulu Dua Masalah Besar Sri Mulyani...

RABU, 03 AGUSTUS 2011 | 23:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Siapapun, tak terkecuali para pendiri, pengagas maupun pengurus partai Serikat Rakyat Independen (SRI), berhak mencalonkan seseorang sebagai presiden. Tetapi, langkah mereka mengusung Sri Mulyani sebagai Capres pada Pemilu 2014 nanti, lain cerita.

"Kepada partai pengusung, tolong bereskan masalah-masalah besar Sri Mulyani dulu," kata aktivis Gerakan 77/78, M Hatta Taliwang kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 3/8).

Ada dua masalah besar yang harus diclearkan; kasus pengemplangan pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu dan pencairan dana talangan kepada Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.


Paulus Tumewu mengemplang pajak senilai Rp 339 miliar. Atas kasus tersebut, Paulus Tumewu pun ditahan di Mabes Polri. Perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan ​‎​siap disidangkan alias P21. Namun tiba-tiba, Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, mengintervensi perkaranya dengan surat tertanggal 16 Oktober 2006 kepada Jaksa Agung meminta penghentian penyidikan pengemplangan pajak Paulus Tumewu. Hasilnya, dalam 3 hari Jaksa Agung mengabulkannya dan membebaskan Paulus Tumewu dari jerat hukum. Naasnya lagi, Paulus Tumewu hanya membayar pajak sebesar Rp 7 miliar.

Sementara dalam kasus Century, posisi Sri Mulyani juga jelas. Berbicara empat mata dengan Boediono, waktu itu sebagai Gubenur BI, Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelontorkan Rp 6,7 triliun bagi Bank Century dengan alasan kebangkrutan Bank Century akan berdampak sistemik bagi perekonomian nasional. Jusuf Kalla menyebut pencairan tersebut sebagai penggarongan uang negara.

"Kok tiba-tiba mantan Menkeu yang bermasalah mau dijadikan Capres. Dibereskan dulu masalah-masalahnya, biar bangsa ini bisa memilih calon-calon yang telah bebas dari masalah. Rakyat sudah capek dipimpin orang-orang bermasalah," cetusnya.

Dikatakan Hatta, janganlah memanfaatkan keluguan rakyat. Dengan menyihir mereka dengan mengatakan pilih orang cantik, pintar, dan jujur padahal untuk sekedar mengelabui ketidakpahaman mereka soal neolib atau antek neolib.

"Kalau cara-cara seperti ini terus digunakan, hasilnya akan terulang terus. Rakyat terus tertipu dan menderita. Mari kita tempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan siapapun," imbuhnya. [dem]




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya