Perlu, Pansus Nazaruddingate dan Penonaktifan Anas

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyidik kasus Nazaruddin secara total. Termasuk nama-nama petinggi Partai Demokrat yang disebutkan oleh mantan bendahara umum Demokrat M Nazzarudin seperti Anas,  Urbaningrum, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Andi Alfian Mallarangeng.

Terkait hal ini, dikatakan Direktur Eksekutif  Kaum Muda Demokrat Sejati, Herbert Sitorus, DPR  harus berinisiatif membentuk Pansus Nazaruddingate. Pansus perlu dibentuk untuk mengungkap kebenaran atas pernyataan Nazaruddin selama ini.

"DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat seharusnya menunjukkan sikap yang tegas untuk bertindak membentuk pansus," kata Herbert dalam rilis yang diterima Redaksi (Kamis, 28/7).

Menurutnya, walaupun tanpa dorongan masyarakat, DPR harus membentuk Pansus tersebut, selain karena kasus tersebut berkaitan dengan APBN, juga karena beberapa nama yang disebut terlibat adalah anggota dewan. Dengan begitu, kata Herbert, Pansus akan bisa membuat terang tudingan tersebut dan secara langsung membersihkan lembaganya sendiri.  "DPR harus berjuang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut," ujarnya.

Herbert menambahkan, Partai Demokrat diharapkan bisa bersikap yang lapang serta dengan cerdas dan berbudi pekerti luhur dengan seceptnya menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum Demokrat. Hal ini penting, masih menurutnya, untuk memudahkan dan menghindarkan kesungkanan dari penyidik KPK, Kejagung dan Polri yang sedang memeriksa dugaan penyelewengan proyek-proyek tersebut.

"Partai Demokrat harus secepatnya menonaktifkan Anas Urbaningrum Sebagai Ketua Umum. Karena ini menyangkut citra partai," kata Herbert tegas. [dem]