OPM Berulah Lagi, Pemerintah Harus Tegas

AKSI kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata di Papua kembali terjadi. Tiga anggota TNI Yonif 751, ditembak oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat berpatroli di Kampung Kalome, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua dua hari lalu (Selasa 5/7). Ketiga korban penembakan adalah Prada Kadek, Sertu Deni, dan Praka Fauzi.

Aksi penembakan terjadi saat anggota TNI dari Yonif 751 yang dipimpin Mayor Infantri Lukas melakukan patroli dan penyisiran di sekitar Sungai Goom, Kampung Kolame untuk mengejar pelaku penembakan anggota Kopassus beberapa waktu lalu. Ketiga korban akhirnya dievakuasi ke RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya untuk mendapatkan perawatan intensif.

Aksi kekerasan kelompok bersenjata terhadap aparat keamanan dan warga sipil di Papua ini sudah berulang kali terjadi, sehingga sangat meresahkan warga masyarakat. Serangkaian aksi kekerasan di Papua ini menunjukkan bahwa kelompok bersenjata Separatis OPM masih eksis dan leluasa dalam melakukan aksi kekerasan untuk mengganggu ketenangan masyarakat dan bahkan berani menyerang aparat keamanan (TNI/Polri).

Saat ini walaupun situasi keamanan di Papua secara umum kondusif, tetapi sesungguhnya masih rentan terhadap potensi konflik maupun aksi-aksi seporadis kelompok bersenjata. Kondisi keamanan di wilayah Papua, ibarat api dalam sekam, diluar nampak dingin, tetapi didalamnya masih membara.

Menyikapi sejumlah aksi penembakan tersebut, maka Pemerintah Daerah dan aparat keamanan harus serius mengusut tuntas sejumlah aksi penembakan serta memberikan tindakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang terlibat. Karena bila tidak maka kelompok separatis bersenjata OPM akan terus menebar aksi teror yang mengganggu keamanan dan kelangsungan pembangunan di Papua.

Aksi kekerasan oleh Separatis OPM merupakan salah satu bentuk provokasi untuk mencari perhatian dan dukungan masyarakat Internasional, dimana mereka ingin menunjukkan bahwa seakan-akan keamanan wilayah Papua masih bergejolak, sehingga dunia internasional ikut campur tangan terhadap masalah Indonesia.

Berbagai aksi kelompok bersenjata tersebut tentu dapat menjadi batu sandungan dalam membangun wilayah di ujung timur Indonesia tersebut. Oleh karenanya, diperlukan adanya upaya penanganan dan tindakan yang tegas dari Pemerintah maupun aparat keamanan. Perlu penegakan hukum yang tegas demi menyelamatkan rakyat dan keutuhan NKRI.

Sekali lagi, Kita tidak boleh membiarkan aparat keamanan dan masyarakat terus menjadi korban keganasan kelompok bersenjata tersebut. Langkah-langkah penanganan masalah Papua yang telah dilakukan selama ini, termasuk pemberlakukan otonomi khusus, dalam implementasinya perlu terus dievalusi dan disempurnakan seraya mencari terobosan dan inovasi baru, sehingga persoalan di Papua yang selama ini menjadi senjata bagi pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah dapat dituntaskan dan tidak menjadi persoalan abadi bagi negeri ini. 

Ira Ismaya
Jalan Mawar Merah III/8/20, Duren Sawit, Jakarta Timur
Email: ismayamaya@yahoo.com