Berita

nazaruddin-anas urbaningrum/rm

Siapa Mau Jamin Keselamatan Nazaruddin?

SENIN, 04 JULI 2011 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Benar kalau Nazaruddin bisa dijemput paksa untuk kembali ke Indonesia atau ditangkap menggunakan red notice meskipun cara ini belum pernah berhasil. Atau, Nazaruddin dapat dipulangkan menggunakan kerjasama diplomatik.

Tapi, menurut Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B. Nahrawardaya, satu pertanyaan penting harus dijawab terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjamin keselamatan Nazaruddin sesampainya tersangka korupsi itu di Indonesia?

"Tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Baik pulang ke Indonesia maupun tetap berada di Singapura atau mau lari ke manapun, Nazaruddin telanjur bongkar-bongkar dari Singapura soal keterlibatan para petinggi Partai Demokrat dan juga ring satu istana," ujar Mustofa kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/7).


Dia menduga, instruksi dari Presiden kepada aparat hukum untuk segera memulangkan Nazaruddin adalah akibat pengakuan demi pengakuan yang mengejutkan dari Nazaruddin.

"Saya mengkhawatirkan, dimanapun keberadaan Nazaruddin tetap saja riskan atas keselamatan jiwanya. Untuk itu, harus ada lembaga yang menyatakan menjamin keselamatan jiwa Nazaruddin sebelum dipulangkan," terangnya.

Sudah tak bisa disangkal menurutnya bahwa Nazaruddin punya banyak musuh, tidak hanya di KPK dan polisi tapi juga kemungkinan musuh terberatnya adalah teman-temannya sendiri di partai yang mulai berbalik arah untuk cari aman masing-masing. Bagaimanapun, posisi Nazaruddin saat menjabat Bendahara Umum telah membentuk sistem bahwa dirinya menguasai semua informasi terpenting di dalam partai berlambang mercy itu.

"Saya yakin, sebuah rencana telah disiapkan Partai Demokrat untuk menyanggah apabila yang bersangkutan benar-benar dipulangkan, meskipun kemungkinan itu kecil karena Presiden SBY tak mau kecipratan malunya apabila yang bersangkutan benar-benar membongkar aliran dana yang sebenarnya di depan penyidik KPK," terangnya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya