RMOL. Data penurunan kemiskinan dan pengentasan pengangguran yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini (Jumat 1/7), sama sekali tidak mengindikasikan sebagai keberhasilan pemerintahan SBY-Boediono dalam mengatasi kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan dari 31,02 juta (Maret 2010) menjadi 30,02 juta (Maret 2011) yang disebut BPS hanya menggambarkan kondisi kemiskinan di Indonesia di atas kertas saja. Dengan menggunakan definisi kemiskinan absolut dan standar kemiskinan yang minimalis, yakni dengan garis kemiskinan Rp 211,076 perbulan atau dengan penghasilan Rp 7035 perhari angka yang dikeluarkan BPS jelas sangat tidak manusiawi.
Demikian dikatakan Ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar kepada Rakyat Merdeka Online, (Jumat malam, 1/7).
Lalu, Dahnil pun menjawab data BPS tersebut dengan beberapa fakta yang merupakan hasil temuan dari penelitiannya di lapangan. Tak jauh dari Ibukota, tepatnya di Kabupaten Tangerang, menjadi bukti lain soal kemiskinan.
Dari sepuluh rumah keluarga miskin di Kabupaten Tangerang, khususnya bagian Utara seperti daerah Mauk, Sukadiri dan Kronjo, dua keluarga diantaranya memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan mental akibat kemiskinan. Temuan berikutnya, sambung Dahnil, adanya fakta bahwa keluarga miskin tidak memiliki akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
"Masalah ini sangat serius," tegas Dahnil.
Dahnil tak sendiri melakukan penelitiannya. Bersama peneliti ekonomi dari Universitas Taruma Negara dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dengan melakukan penelitian Juni kemarin, Dahnil mendapati jika permasalahan kemiskinan selama ini tidak mendapat perhatian besar dari pemerintah lokal maupun pusat. Komitmen anggaran pemerintah untuk rakyat miskin sangat miskin.
"Dapat diamati dari miskinnya komitmen anggaran untuk mengurangi kemiskinan.
Pro poor budget hanya sebatas wacana. Sensitivitas pembuat kebijakan terhadap penderitaan masyarakat miskin nyaris tak terlihat," katanya.
Harusnya, sambung Dahnil, fokus pengentas kemiskinan tidak sekedar menyediakan bantuan-bantuan tunai yang instan, tetapi juga perlu dirancang model kebijakan pro-poor jangka panjang dengan cara memotong lingkaran setan kemiskinan (
vicious cycle of poverty), yakni permasalahan
lack of education dan
lack of health atau hambatan akses pendidikan
"Masalah kesehatan yang selama ini menyebabkan orang miskin tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Maka pro poor budget selain dirancang dengan alokasi anggaran jangka pendek seperti bantuan-bantuan permodalan, pelatihan dan penyediaan lapangan kerja, juga harus direvitalisasi pelayanan pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang murah sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan," tandas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
[dem]
