Berita

ilustrasi

PBNU: Angka Kesejahteraan BPS Tertawakan Bangsa Sendiri

JUMAT, 01 JULI 2011 | 18:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Data kemiskinan dan pengentasan pengangguran yang dilansir Badan Pusat Statistik mendapatkan tanggapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa fakta ekonomi yang ditemukan BPS tampak mengesampingkan fakta sosial kebutuhan masyarakat.

"Awal Maret 2011 kami merampungkan riset tentang kesejahteraan masyarakat yang kami identifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu buruh dan petani. Hasilnya, mereka belum beranjak dari kondisi sebelumnya. Nah, di sektor mana BPS menemukan kemiskinan berkurang hingga 1 juta?" kata Ketua Badan Kominfo dan Publikasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sulthan Fatoni kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/7).
 
Menurut Sulthan, BPS juga perlu bijak dalam melansir data-data indikator risetnya agar substansi riset yang dibiayai negara benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
 

 
"Sangat mengusik nurani jika kemiskinan selalu dijadikan obyek riset, dan indikatornyapun dibuka ke ruang publik. Akan lebih bermanfaat jika BPS cukup
membuka kesimpulan dan rekomendasinya saja agar riset itu tertangkap manusiawi," jelas Sulthan.
 
Sulthan mengusulkan sebaiknya dalam melakukan riset BPS menempatkan masyarakat sebagai obyek yang mempunyai potensi dan harapan hidup. Perubahan paradigma ini penting mengingat BPS merupakan alat Pemerintah untuk perbaikan bangsa, bukan lembaga riset swasta yang bebas.

"PBNU bulan lalu telah menyelesaikan riset tentang kesejahteraan buruh dan petani tebu, tembakau, padi, kopi dan garam. Masukan untuk BPS, untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka butuh perbaikan infrastruktur, tata niaga, dan pekerjaan sampingan untuk mengisi sisa waktu. Jika BPS masih berpola lama, misalnya, sekian persen masyarakat miskin belanja beras, belanja rokok, belanja telor, dan seterusnya. Maka data itu tidak lebih sekedar menertawakan bangsa sendiri." kata Sulthan.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya