Berita

ilustrasi

PBNU: Angka Kesejahteraan BPS Tertawakan Bangsa Sendiri

JUMAT, 01 JULI 2011 | 18:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Data kemiskinan dan pengentasan pengangguran yang dilansir Badan Pusat Statistik mendapatkan tanggapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa fakta ekonomi yang ditemukan BPS tampak mengesampingkan fakta sosial kebutuhan masyarakat.

"Awal Maret 2011 kami merampungkan riset tentang kesejahteraan masyarakat yang kami identifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu buruh dan petani. Hasilnya, mereka belum beranjak dari kondisi sebelumnya. Nah, di sektor mana BPS menemukan kemiskinan berkurang hingga 1 juta?" kata Ketua Badan Kominfo dan Publikasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sulthan Fatoni kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/7).
 
Menurut Sulthan, BPS juga perlu bijak dalam melansir data-data indikator risetnya agar substansi riset yang dibiayai negara benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
 

 
"Sangat mengusik nurani jika kemiskinan selalu dijadikan obyek riset, dan indikatornyapun dibuka ke ruang publik. Akan lebih bermanfaat jika BPS cukup
membuka kesimpulan dan rekomendasinya saja agar riset itu tertangkap manusiawi," jelas Sulthan.
 
Sulthan mengusulkan sebaiknya dalam melakukan riset BPS menempatkan masyarakat sebagai obyek yang mempunyai potensi dan harapan hidup. Perubahan paradigma ini penting mengingat BPS merupakan alat Pemerintah untuk perbaikan bangsa, bukan lembaga riset swasta yang bebas.

"PBNU bulan lalu telah menyelesaikan riset tentang kesejahteraan buruh dan petani tebu, tembakau, padi, kopi dan garam. Masukan untuk BPS, untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka butuh perbaikan infrastruktur, tata niaga, dan pekerjaan sampingan untuk mengisi sisa waktu. Jika BPS masih berpola lama, misalnya, sekian persen masyarakat miskin belanja beras, belanja rokok, belanja telor, dan seterusnya. Maka data itu tidak lebih sekedar menertawakan bangsa sendiri." kata Sulthan.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya