Berita

ilustrasi, Seleksi lewat jalur mandiri

Wawancara

WAWANCARA

Sulistiyo: Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri Ciptakan Kapitalisme Pendidikan

KAMIS, 30 JUNI 2011 | 06:11 WIB

RMOL. Seleksi lewat jalur mandiri di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) rawan kecurangan. Ini menjadi pintu masuk kapitalisme pendidikan.

”Ada kecenderungan jalur Mandiri digunakan untuk meng­him­pun orang-orang yang me­mi­liki kemampuan ekonomi saja,” ujar Ketua Umum Persatuan Gu­ru Republik Indonesia, Sulistiyo, ke­pada Rakyat Merdeka, pekan lalu.

Seperti diketahui, seleksi jalur Mandiri PTN diatur dalam Per­aturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2011. Menurut PP ter­sebut, PTN harus melaksanakan seleksi jalur Mandiri setelah hasil Se­leksi Nasional Masuk Per­gu­ruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di­umumkan. Namun, pen­daf­tar­annya dapat dilakukan sebelum pe­ngumuman hasil SNMPTN.


Selain itu,  PP tersebut juga mem­­beri batasan penerimaan ma­ha­siwa dari jalur Mandiri.  PTN harus menerima siswa dari jalur SNMPTN minimal 60 persen. Sementara jalur Mandiri mak­simal 40 persen.

Sulistiyo selanjutnya menga­ta­kan, besarnya penerimaan maha­siswa melalui jalur Mandiri dapat mengurangi hak-hak masyarakat yang ekonominya terbatas, tapi punya kemampuan inte­lek­tuali­tas. “Menurut pengalaman, jalur Mandiri banyak digunakan untuk menjaring orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif baik. Inilah celah men­ciptakan kapitalisme pen­di­dikan,” tegas Ketua Komite III De­wan Perwakilan Daerah (DPD) ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa perlu dikaji seleksi lewat Mandiri?
Kami sudah mengusulkan agar kapitalisasi dan world class uni­versity dikaji kembali. Soalnya, se­lain menjadi pelayanan publik, pendidikan juga harus meng­utamakan penyiapan sumber daya manusia.

Pemerintah berdalih ini untuk me­ningkatkan mutu dan pe­me­rataan hak setiap warga negara?
Kalau arahnya pada pe­ning­katan mutu tentu kami dukung. Tapi, kalau arahnya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, ya tidak.

 Kondisi seperti ini dibukanya ke­ran kapitalisme dan liberalisasi PTN membuat kami sangat kha­watir. Pendidikan menjadi sangat ma­hal dan tidak ada proteksi ter­ha­dap masyarakat. Jika terus di­biarkan, ini berdampak besar ter­ha­dap upaya pencerdasan bangsa.

Anda ingin jalur Mandiri diha­pus?
Tidak harus dihapus, tapi harus di­perbaiki. Sebab, undang-un­dang mengamanatkan, ada be­be­rapa pihak yang perlu mendapat perhatian, tapi harus wajar.

Contohnya, guru dan dosen berhak mendapat bantuan untuk pendidikan anak-anaknya. Saya kira, selama masih wajar dan ada poin-poin tertentu, itu (jalur Mandiri) masih dapat digunakan.

Bagaimana  batasannya?
Jangan sampai institusi pendi­dik­an dijadikan perusahaan atau lem­baga yang berorientasi pada keuntungan. Soalnya, kuliah di PTN saat ini terasa sangat mahal

Bagaimana mengenai teknis pe­laksanaan dan penga­was­an­nya?
Harus diakui jalur mandiri lebih lunak dibanding SNMPTN. Ber­bagai upaya dimungkinkan ‘me­nolong’ orang-orang yang me­miliki kemampuan finansial.

Makanya, sistem seleksi jalur Mandiri harus ditata ulang untuk me­nutup celah-celah tersebut. Pe­merintah harus memperbaiki pen­didikan dari hulu sampai hilir.

Apa persoalan besar yang ter­jadi dalam dunia pendidikan kita saat ini?
Kerusakan dunia pendidikan kita sudah sangat serius. Tidak ha­nya di perguruan tinggi, tapi juga di tingkat sekolah dasar dan menenengah juga sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekarang ada kesan anak-anak tidak didik dengan baik, hanya disiapkan untuk menjawab soal. Kalau sistem seperti ini diperta­han­kan, nanti pendidikan kita ha­nya  menghasilkan profesor-pro­fe­sor plagiato.

Bagaimana mengenai teknis pe­­laksanaan dan pengawas­an­nya?
Harus diakui jalur mandiri le­bih lunak dibanding SNMPTN. Berbagai upaya dimungkinkan ‘me­nolong’ orang-orang yang me­miliki kemampuan finansial.

Makanya, sistem seleksi jalur Mandiri harus ditata ulang untuk menutup celah-celah tersebut. Pemerintah harus memperbaiki pendidikan dari hulu sampai hilir.

Apa persoalan besar yang ter­jadi dalam dunia pendidikan kita saat ini?
Kerusakan dunia pendidikan kita sudah sangat serius. Tidak ha­nya di perguruan tinggi, tapi juga di tingkat sekolah dasar dan me­nenengah juga sudah sangat meng­khawatirkan.

Sekarang ada kesan anak-anak tidak didik dengan baik, hanya disiapkan untuk menjawab soal. Ka­lau sistem seperti ini diper­ta­hankan, nanti pendidikan kita hanya  menghasilkan profesor-pro­fesor plagiator. Kalau menjadi pejabat, mereka akan jadi pejabat koruptor.

Bahkan, guru pun dihadapkan pada sejumlah persoalan. Mereka tidak dihadapkan pada pilihan, tapi keterpaksaan. Mereka dipak­sa tidak jujur, terpaksa tidak ter­tib, karena situasinya men­dorong ke arah sana.

Apa yang harus dilakukan?
Ya perbaikan dari hulu hingga hilir. Pemerintah harus serius membenahi masalah ini. Sebab, sistem yang mereka ciptakan telah membuat pendidikan nasional kian terpuruk.   [rm]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya