Berita

ilustrasi

Tidak Perlu Menjadi Ahli untuk Simpulkan Kekecewaan Rakyat

SELASA, 28 JUNI 2011 | 09:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Untuk membuktikan pemerintahan SBY-Boediono tidak lagi dipercaya rakyat sebetulnya tidak perlu terlalu rumit. Anggota legislatif yang dekat dengan konstituennya, pasti menangkap akumulasi kekecewaan sesuai dengan hasil survei yang menggambarkan penurunan citra Presiden SBY.

"Saya bukan ahli peneliti, tapi berdasarkan pemantauan di lapangan memang rakyat banyak yang kecewa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Pur) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa pagi (28/6).

Sebagai pimpinan komisi DPR yang membidangi keamanan, TB menyaksikan sendiri kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat seiring dengan penegakan hukum yang amburadul. Semakin hari rakyat malah semakin tidak percaya pada aparat hukum.


"Lapangan kerja? Juga semakin sulit apalagi ketika banyak pabrik dan perusahaan tutup akibat berbagai banyak hal," ujar TB.

Di bidang luar negeri, TB menyimpulkan, perlindungan terhadap WNI di luar negeri telah gagal. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, WNI yang bekerja di luar negeri terutama pada sektor domestik tidak mengalami perlindungan maksimal dari perwakilan pemerintah di negara tempat mereka bekerja.

"Lihatlah negara gagal menyelamatkan Ruyati," ucap TB.

Belum lagi persoalan ekonomi rakyat sehari-hari. Dari pengamatannya, harga Sembako hampir tiap bulan naik tidak sesuai penghasilan masyarakat. Begitu juga persoalan di bidang pendidikan yang sebetulnya menyerap dana APBN cukup besar belum juga dinikmati rakyat kecil karena sekolah-sekolah rakyat jelata masih memungut bayaran yang cukup tinggi.

"Pemberantasan korupsi malah jalan di tempat, terkesan wacana doang, pembentukan Satgas-Satgas menambah masalah menjadi bias," pungkasnya.

Menurut TB, semua masalah di atas adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan pencitraan. Sehingga Presiden SBY kehilangan kontrol atas kerja pembantu-pembantunya yang cari selamat masing-masing.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya