Berita

sigit s/ist

PKS Senayan Minta Pemerintah Serius Urus Kereta Api

SENIN, 27 JUNI 2011 | 19:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Moda transportasi perkeretapian di Indonesia memiliki keuntungan dan keunggulan yang signifikan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dibanding moda transportasi lainnya.

Bisa diperkirakan pemenuhan armada kereta api oleh Industri Perkeretaapian dalam negeri akan menggerakkan roda perekonomian bangsa. Karenanya, Pemerintah harus konsisten dan serius mengurusi perkeretaapian.

"Pemerintah harus konsisten melaksanakan amanat UU Tentang Perkeretaapian, khususnya mempertegas pemisahan fungsi regulator dan operator kereta api sehingga bisa terealisasi sepenuhnya tahun ini" ungkap anggota Komisi V DPR, Sigit Soesiantomo kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 27/6).


Lebih lanjut Sigit prihatin terhadap lambannya pembenahan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan perintah paket UU Transportasi yang terkait dengan penghapusan monopoli dan pemisahan fungsi regulator dan operator yang selama ini membuat industri perkeretaapian tidak berkembang maju.

"PT. KAI mengalami kesulitan melakukan pengembangan dan investasi akibat ketidakjelasan pemilikan aset," jelas politisi PKS itu.

Salah satu amanat UU Perkeretaapian adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi pelaku dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkeretaapian ini, maka akan semakin banyak pula pemesanan unit kereta api yang ditujukan pada industri kereta api dalam negeri. Keberadaan Badan Usaha yang bertanggung jawab terhadap kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian harus segera terbentuk tahun ini.

Menurut Sigit, jika capaian ini sudah terlaksana maka bisa dipastikan kita bisa mengatasi berbagai peristiwa anjloknya kereta api. Jika kondisi tersebut masih terjadi maka harus dilakukan evaluasi kinerja Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas negaranya untuk memastikan kelaikan sarana perkeretaapian di Indonesia. [dem]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya