Mungkinkah Muhaimin Iskandar Angkat Kaki?

RMOL. Sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhyono mulai mempertimbangkan usul perombakan kabinet yang didengungkan para pengamat politik dan masyarakat.

"SBY harus menjalankan amanat konstitusi dan menghentikan menteri yang tidak becus," kata pengamat politik senior AS Hikam kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 25/6).

Menurutnya, pembentukan Satgas TKI oleh SBY adalah niat baik dari Presiden untuk menjalankan konstitusi itu yaitu melindungi warga negaranya di manapun berada. Hanya saja kerajinan SBY membentuk lembaga ad hoc sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa Presiden tidak punya kabinet yang efektif selama ini.

"Relevan saja kalau reshuffle. Mau efektif, saya kira seperti yang pernah saya omongkan, jangan tergantung pada parpol, katakanlah misalnya kalau mau mengganti Menteri Tenaga Kerja (Muhaimin Iskandar) jangan tergantung dari PKB lagi lah," katanya.

Kecuali, lanjut mantan Menteri Riset dan Teknologi ini, kalau PKB melakukan terobosan dengan mensponsori seorang profesional di bidang ketenegakerjaan untuk menjadi menteri.

"Tapi saya pesimis dengan kemungkinan itu, mungkinkah PKB dan Imin mau pergi?" katanya.
 
Menteri-menteri SBY saat ini, menurutnya, tidak mempunyai tanggungjawab dan otonomi sehingga SBY sebagai Presiden harus tampil di muka publik untuk mengklarifikasi kecolongan-kecolongan dalam persoalan substansial.

"Kalau menteri kecolongan melulu tidak usah jadi menteri," tegasnya.

Menurutnya, dalam kasus kecolongan eksekusi Ruyati binti Satubi di Arab Saudi pekan lalu yang paling dirugikan pertama adalah rakyat Indonesia dan kedua adalah citra Presiden di mata rakyatnya.
 
"Dan penyebabnya, timnya sontoloyo," pungkasnya.[ald]