Berita

Ruhut Sitompul

Wawancara

WAWANCARA

Ruhut Sitompul: Kalau Moratorium Tak Dipatuhi Diberi Peringatan Lebih Keras

SABTU, 25 JUNI 2011 | 01:46 WIB

RMOL.Kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi dinilai menjadi pukulan yang sangat berat bagi negara tersebut.

“Kebijakan ini secara otoma­tis mengganggu mekanisme kerja di Arab Saudi,” tegas Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitom­pul, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, pemerintah Indonesia seharusnya jangan hanya mem­berikan peringatan saja kepada pemerintah Arab Saudi yang se­lama ini merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tetapi memberikan sebuah shock the­rapy, seperti mendeportasi warga negaranya yang bermukim di Indonesia.

“Mereka itu sangat meren­dah­kan bangsa kita. Mereka menun­jukkan arogansinya. Makanya perlu diberikan peringatan,” ujarnya.

Ini dilakukan, lanjutnya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan tidak bisa dianggap sebelah mata.

Selain itu, Ruhut mengajak semua elemen bangsa untuk bisa bahu membahu dalam menangani permasalahan TKI yang selama ini ditindas.

“Saya meminta kepada pihak yang tidak mengerti permasala­han TKI di Arab Saudi, saya mo­hon untuk menahan diri agar sua­sana ini dapat diatasi dengan baik,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kebijakan moratorium itu apa sudah tepat?

Kebijakan moratorium yang diambil Pak SBY dan pemerintah sudah sangat tepat. Menurut saya tidak ada kata terlambat dalam mengatasi permasalahan TKI.

Pak SBY sebagai seorang ne­ga­rawan dalam mengambil suatu keputusan memang sangat ber­hati-hati. Beliau melibatkan se­mua lembaga tinggi yang ada di negara ini.

Kita harus menyadari bahwa Indo­nesia menganut prinsip poli­tik luar negeri yang bebas aktif.

Di dalam kebebasan, kita me­ngetahui bersama bahwa Pak SBY tidak akan mengintervensi pelaksanaan hukum di masing-masing negara. Namun, terkait dengan hukuman mati yang dia­lami Ruyati, pemerintah, dalam hal ini presiden dan pembantunya sudah berusaha semaksimal mungkin.

Bagaimana kalau Kebijakan moratorium tidak diindahkan?

Apabila kebijakan moratorium ini tidak dihormati, tahap beri­kutnya yang perlu kita lakukan adalah memberi peringatan lebih keras. Misalnya, kita melakukan embargo ekonomi kepada Arab Saudi, karena posisi kita kuat dalam hubungan ekonomi.

Kita harus bangga, banyak pro­duk kita yang digunakan di sana dan produk mereka ada juga di­gunakan di Indonesia.

Bagaimana dengan lapangan kerja bagi TKI?

Beberapa negara tetangga dan sahabat masih sangat membutuh­kan TKI untuk bekerja di sana, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.

Kalau perlu kita kembali me­nga­jak TKI untuk bekerja di Indo­nesia walaupun gaji yang diteri­ma­nya tidak besar, karena lapa­ngan kerja di sini masih banyak.

Apa pemerintah merespons seperti itu?      

Menakertrans Muhaimin Iskan­dar sebagai pembantu Pre­siden hendaknya menjemput bola untuk menyikapi kebijakan ini. Misalnya kita memiliki banyak per­kebunan dan pertambangan yang masih membutuhkan tenaga kerja.

O ya, apa hukuman mati itu sudah sesuai dengan prosedur hukum internasional?

Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terkait hukuman mati yang dikenakan kepada TKI. Saya berpandangan dalam hukum inter­nasional dan dalam hukum mana pun, kalau suatu negara me­lakukan eksekusi terhadap warga negara lain, negara bersangkutan dan keluarganya harus diberitahu. Namun yang terjadi dengan TKI kan tidak seperti itu. Pemerintah Arab Saudi sangat semena-mena dalam menerapkan hukum.

Apa artinya itu?

Perlakuan mereka terhadap TKI, itu menandakan meng­anggap rendah bangsa kita. Ini se­mua karena keangkuhan peme­rin­tah kerajaan Arab Saudi. Pada­hal posisi mereka di Indonesia sangat dihormati. Sebenarnya saya juga menyayangkan me­ngapa sikap mereka tidak equal.

Mereka menganggap kita yang membutuhkan. Padahal mereka lupa, bila dilihat secara objektif, mereka yang sebenarnya membu­tuhkan kita. [rm]



Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Bahlil Maju Caleg di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Temui Presiden Prabowo, Dubes Pakistan Siap Dukung Keketuaan Indonesia di D8

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Rusia Pastikan Tak Hadiri Forum Perdana Board of Peace di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:06

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Mantan Pendukung Setia Jokowi Manuver Bela Roy Suryo Cs

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:58

Buntut Diperiksa Kejagung, Dua Kajari Sumut Dicopot

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:57

5 Rekomendasi Drama China untuk Temani Liburan Imlek 2026

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:47

Integrasi Program Nasional Jadi Kunci Strategi Prabowo Lawan Kemiskinan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:44

Posisi Seskab Teddy Strategis Pastikan Arahan Presiden Prabowo Bisa Berjalan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:41

Polri Ungkap Alasan Kembali Periksa Jokowi

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:39

Selengkapnya