Fakta Menyedihkan, SBY Dipaksa Pembantunya Jadi Bumper

RMOL. Presiden SBY membentuk Satuan Tugas untuk mendampingi dan melindungi TKI di luar negeri. Dalam rekam jejak SBY selama menjabat Presiden RI, inilah Satgas ke-14 dibentuk SBY sejak 2005.

Tercatat, Satgas pertama yang dibentuk SBY adalah Satgas Investasi Infrastruktur pada Januari 2005. Kemudian, lahir Satgas Flu Burung pada Maret 2007 dan Satgas Pemilu pada Oktober 2008. Yang paling diingat publik tentu saja adalah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuknya pada November 2009.

Sejatinya, lembaga ad hoc dalam sebuah pemerintahan dibentuk bila lembaga resmi negara tidak berfungsi. Terbukti, selama SBY menjadi Presiden, dia tidak pernah punya kabinet yang efektif menangani masalah-masalah prioritas. Nah, pembentukan Satgas TKI juga menunjukkan hal yang sama.

"Membuat Satgas itu sesuatu yang merupakan amanat konstitusi bahwa segenap bangsa harus dilindungi. Tapi dari segi manajemen pemerintahan membuktikan team work sangat tidak profesional bahkan hanya mengganggu presiden. Jadi kalau SBY turun sendiri membentuk Satgas, berarti menteri itu tak becus kerja," tegas pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 24/6).

Tanpa bermaksud suudzon, mantan Menteri Riset dan Teknologi ini menduga kuat bahwa Satgas TKI akan sama nasib dengan Satgas lainnya. Maka sebenarnya langkah moratorium pengiriman TKI ke Saudi adalah langkah paling tepat diambil SBY.

"Satgas tidak akan efektif karena urusannya dengan hukum Saudi. Tidak ada yang lebih baik dari moratorium. Bahkan, menurut saya, hentikan saja pengiriman ke Saudi selamanya," pinta Hikam.

Lebih mengerikan lagi, jika pengiriman TKI ke luar negeri lama kelamaan menjadi perisai pemerintah dari tuntutan konstitui, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan agar rakyat sejahtera.

"Buka lapangan kerja, bukan kirim orang, karena konstitusi kita tidak menyuruh kirim orang ke luar negeri, justru bikin lapangan kerja di negeri sendiri," terang dia.

Kembali ke pembentukan Satgas TKI, Hikam mengeritik keras para menteri terutama  Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI Jumhur Hidayat.

"Pada hakikatnya mereka tidak bsia kerja dan membuat presiden hanya jadi pemadam kebakaran bukan kepala eksekutif. Saya kasihan dengan Pak SBY karena selalu Beliau dipaksa menjadi bumper anak buahnya yang tidak becus," ucapnya.

"Yang paling dirugikan dari situasi itu tentu saja SBY dan rakyat Indonesia," sebut Hikam.[ald]