Michael Tene: Tidak Ada Catatan Nunun di Kamboja

RMOL. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak terkait dengan Polri yang telah mengirimkan surat pengajuan red notice kepada Interpol melalui International Criminal Police Organization (ICPO) yang bermarkas di Lyon, Perancis.

“Tapi kami akan memfasilitasi dengan instansi di negara yang diduga menjadi tempat persem­bunyian tersangka kasus cek pela­­wat, Nunun Nurbaeti,’’ ujar Juru Bicara Kemenlu, Michael Tene, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris Natio­nal Centre Beureau Interpol Ma­bes Polri, Kombes Malik Hasan menyatakan, Polri telah mengi­rim surat pengajuan red notice Nunun kepada Interpol melalui ICPO yang bermarkas di Lyon, Prancis.

“Red notice Nunun telah diki­rim kepada interpol pada 9 Juni lalu. Kini, sudah menyebar ke­pada 188 negara (anggota ICPO),” ujar Malik.

Nunun ditetapkan KPK seba­gai tersangka cek pelawat pe­mili­han Deputi Gubernur Se­nior (DGS) Bank Indonesia, Februari lalu, karena diduga ber­­­peran me­nye­barkan puluhan lembar cek pela­wat bernilai Rp 24 miliar ke­pada 25 anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan Mi­randa S Goeltom sebagai DGS BI.

Istri bekas Wakapolri Adang Daradjatun itu lama tinggal di Singapura. Berkali-kali dipanggil KPK, tapi selalu mangkir dengan alasan sakit ‘lupa’ berat.

Tene selanjutnya mengatakan, meski tidak berhubungan dengan penerbitan red notice, Kemenlu tetap menjalin komunikasi de­ngan institusi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.        

“Informasi yang kami peroleh tentu langsung kami teruskan ke instansi yang berwenang, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Kemenlu sudah memiliki informasi terbaru tentang ke­be­radaan Nunun?
 Kami belum mengetahui di negara mana kini Nunun berada. Kami belum mendapat informasi.

Informasinya Nunun berada di Kamboja?
Kemenlu memang mendapat informasi Nunun pernah ber­kun­jung ke Kamboja. Tapi, ti­dak ada catatan yang jelas me­ngenai hal itu.

Kenapa begitu sulit melacak Nunun?
Memang tidak mudah mende­teksi seseorang di luar negeri. Di Indonesia pun demikian. Kalau ada orang bergerak ke mana-mana, mendeteksinya juga tidak mudah.

Apa yang dilakukan Kemen­lu ke depan?
Ini merupakan kasus spesifik. Informasi yang dikumpulkan pi­hak kementerian, termasuk Ke­du­taan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara yang pernah disinggahi Nunun sudah sesuai yang diperlukan KPK. Na­mun, kami tidak bisa beritahukan secara terbuka dan detail. Apalagi mengenai strategi dan langkah-langkah yang sifatnya opera­sional.

Apabila Nunun ditemukan, bagaimana proses pemu­langan­nya, Kan paspornya tidak ada?
Kalau soal paspornya saja, ya tidak sulit. Kan ada Surat Peng­ganti Laksana Paspor (SPLP). Itu bisa difasilitasi Kemenlu dan bisa dilakukan secara cepat. Surat ter­sebut hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan.

Mengenai adanya dugaan ke­pemilikan paspor palsu?
Saya tidak dapat berkomentar, itu bukan tugas kami. Tugas Ke­menlu hanya mengurus paspor dinas dan diplomatik.   [rm]