Berita

ilustrasi

PKS: Kemendiknas Belum Pantas Bicara Pancasila!

SENIN, 13 JUNI 2011 | 13:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Saat ini opini publik seolah menghakimi anak-anak didik yang tidak mengalami pendidikan Pancasila di sekolah. Anak-anak didik dituduh semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pendapat itu sudah dianggap tidak bijaksana.

"Tidak pantas menyalahkan anak didik tersebut," ujar anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rohmani, dalam pernyataan yang diterima Rakyat Merdeka Online, Senin siang (13/6).

Malah menurutnya, yang paling pantas untuk instrospeksi dan mendapatkan pendidikan Pancasila adalah para elit, mulai dari pemimpin tingkat nasional hinggal level paling bawah. Karena pada semua level pimpinan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila jauh dari pengamalan. Korupsi terjadi di hampir di semua level pemerintahan.


"Kemendiknas sebagai pemegang kendali utama pendidikan di tanah air justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita tahu beberapa kasus korupsi pernah merebak di kementerian ini. Belum lagi kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Pancasila itu tidak berjalan di sekolah sementara para pejabat negara belum mencontohkan,” kata Rohmani.

Dia tidak mempermasalahkan jika Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya hal tersebut sangat baik dalam konteks internalisasi Pancasila pada anak-anak muda. Namun ia tidak setuju bila pendidikan Pancasila hanya sekedar untuk kepentingan proyek dan dijadikan komoditas politik seperti ketika Orde Baru menerapkan berbagai cara untuk mengenalkan Pancasila kepada warga negara.

“Kita bisa lihat hari ini, mereka yang korupsi, penegak hukum yang tidak adil adalah mereka-mereka yang dulu ikut penataran P4. Kita sudah lihat hasilnya. Kita tidak menginginkan hal itu terulang kembali,” ujarnya.

Rohmani juga mengkrtitik Kemendiknas dalam pengelolaan pendidikan nasional. Rohmani melihat Kemdiknas tidak fokus dan konsisten dalam pengelolaan pendidikan nasional. Seingatnya, Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenbudpar telah menyusun pendidikan karakter bangsa. Tapi belum diimplementasikan dengan baik, malah  muncul ide pendidikan Pancasila. Padahal sudah ada mata pelajaran PPKn di sekolah.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya