Berita

Patrialis Akbar

Wawancara

WAWANCARA

Patrialis Akbar: Kami Menunggu Informasi dari Thailand­­ & Kamboja­­

SELASA, 07 JUNI 2011 | 06:23 WIB

RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengaku tidak mengetahui keberadaan Nunun Nurbaeti, apakah di Singapura, Thailand, atau Kamboja.

“Ditjen Imigrasi sudah mela­porkan penarikan paspor Nunun ke Duta Besar RI di Singapura dan Thailand. Saat ini, kami me­nunggu kepastian di mana posisi Nunun berada, apakah di Singa­pura, Thailand, atau Kamboja. Kami masih menunggu informasi dari negara tersebut,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, belum lama ini.

Seperti diketahui, Nunun di­tetapkan KPK sebagai tersangka cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Februari lalu. Dia diduga berperan menyebarkan puluhan lembar cek pelawat ber­nilai Rp 24 miliar kepada 25 anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan Miranda S Goeltom sebagai DGS BI.


  Istri bekas Wakapolri Adang Daradjatun itu meninggalkan Indonesia dan lama tinggal di Singapura. Nunun berkali-kali dipanggil untuk diperiksa KPK, namun selalu mangkir dengan alasan sakit ‘lupa’ berat.

Patrialis selanjutnya mengata­kan, sebenarnya mudah untuk mengetahui keberadaan Nunun, jika memang benar berada di Thailand. Sebab, Indonesia me­miliki hubungan kerja sama dengan Thailand. Untuk mende­teksi kapan dia masuk atau ke­luar, itu tidak sulit.

“Kalau memang sudah keta­huan, misalnya di Thailand, se­betulnya KPK bisa minta bantuan Menhuk HAM untuk ekstradisi melalui MLA (Mutual Legal Assistance). Sebab, paspor sudah dicabut, maka negara yang ber­sangkutan bisa mendeportasi,” tegasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:
Kondisi persisnya di mana Nunun kini berada?
Pemerintah belum memasti­kan. Yang jelas, Bu Nunun pernah keluar dari Thailand, tujuannya ke Pnom Penh. Itu saja informasi yang kita dapat. Tapi sekarang Bu Nunun di mana, kita nggak tahu.

Kapan Nunun keluar dari Thailand?
Keimigrasian Thailand men­catat, Nunun keluar dari Thailand ke Pnom Penh, Kamboja, tanggal 23 Maret lalu. Sampai sekarang ma­sih ada di Pnom Penh atau nggak, kami nggak tahu. Tapi, itulah informasi yang kami terima.

Bukankan paspornya sudah dicabut?
Seperti yang saya katakana tadi, informasi dari imigrasi, Nunun ada di Phnom Penh, Kam­boja, pada tanggal 23 Maret 2011. Waktu itu paspornya belum dicabut.

Informasi terakhir?
Hingga sekarang, pemerintah belum mendapat informasi lagi mengenai keberadaan Nunun. Dia masih di Kamboja atau tidak, kami belum tahu, karena belum ada informasi dari keimigrasian Kam­boja. Minta data-data di negara orang kan juga tidak mudah.

Apakah surat pencabutan paspor itu sudah diberikan ke­pada Nunun?
Surat pencabutan paspor itu, memang belum kami berikan kepada Nunun. Surat tersebut sudah diberikan kepada peme­rintah yang bersangkutan, yakni Thailand dan Singapura.

Apa itu saja yang dilakukan?
Tidak dong. Kami terus beru­paya untuk mengetahui kebera­daan Nunun. Pemerintah tetap memfasilitasi agar kembali ke tanah air. Sebab, dia masih ter­catat sebagai WNI (Warga Ne­gara Indonesia) meski paspor­nya sudah dicabut.

Bagaimana cara memulang­kannya?
Kalau dia mau pulang, dia tinggal memberitahu orang ke­dutaan. Setelah dia melapor ke kedutaan, pihak kedutaan dapat langsung memulangkannya ke Tanah Air.

Mengenai keberadaan Mo­ham­mad Nazaruddin...
Sampai saat ini, kami juga belum mengetahui keberadaan M Nazarudin. Lagi pula, status hu­kum mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itukan berbeda dengan Nunun. Namun, kalau kami diminta untuk memfasi­litasi, ya akan kami lakukan. Prinsipnya, kami siap saja untuk melaksanakan tugas.

Begaimana dengan koruptor yang berada di luar negeri?
Seperti yang saya katakan tadi, prinsipnya kami siap dalam me­laksanakan tugas. Jadi, kalau memang diminta, ya akan lang­sung kami jalankan.   [RM]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya