Akbar Tandjung: Survei LSI Peringatan Bagi Semua Parpol

RMOL. Secara keseluruhan perolehan suara partai politik menurun, Partai Demokrat pun turun, PDI-P ada kenaikan tapi kalau dilihat tidak terlalu signifikan. Ini menjadi peringatan serius bagi semua partai politik untuk melakukan perbaikan. Sebab apabila tidak, maka bisa terjadi deligitimasi terhadap parpol.

Bekas Ketua Dewan Pertim­bangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tidak menganggap remeh Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan apabila pemilu dilakukan seka­rang, Partai Golkar menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 12,5 persen.

“Ini hendaknya disikapi secara serius. Dijadikan bahan masukan untuk melakukan evaluasi dan penelitian agar bisa menemukan penyebab merosotnya suara Par­tai Golkar,’’ ujar Akbar Tanjung, kepada Rakyat Merdeka disela-sela peringatan hari lahirnya Pan­casila, di Gedung MPR, kemarin.

Menurut bekas Ketua Umum Partai Golkar itu, dengan kondisi ini, harus melahirkan sebuah pemikiran yang brilian untuk bisa menaikkan suara Golkar Pemilu 2014.

Akbar tidak menampik penda­pat bahwa hasil survei tersebut merupakan sebuah tantangan bagi Partai Golkar untuk mem­bukti­kan kepada masyarakat bahwa ‘Suara Golkar adalah Suara rakyat’.

“Ini jangan hanya dijadikan sebagai jargon politik semata. Tapi harus bisa diimplemen­tasikan kepada rakyat karena dasar perjuangan Partai Golkar adalah memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat,’’ papar bekas Ketua DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;
 
 Kenapa kira-kira suara Partai Golkar menurun, apa gara-gara bergabung dalam Setgab parpol koalisi?
Kalau Anda bertanya itu ada kaitannya atau tidak, saya belum bisa menyatakan itu ada kaitan­nya atau tidak. Namun bagi saya, survei itu bisa menjadi bahan masukan bagi partai untuk mela­kukan evaluasi, baik di dalam maupun di luar, itu saja.

Tapi saya pikir bukan hanya itu yang menjadi penyebab. Tapi bagaimana Golkar itu bisa mem­perlihatkan kepada publik bahwa partai ini betul-betul menyuara­kan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperjuang­kannya.
 
Apa itu saja yang perlu di­per­hatikan?
Intinya sejauhmana fungsi-fungsi Golkar sebagai partai politik sudah dilaksanakan. Apa sudah dilakukan secara sungguh-sungguh. Misalnya fungsi ko­munikasi politik, fungsi artiku­lasi, dan agregasi kepentingan masyarakat, ini yang harus men­jadi bahan perbaikan bagi partai ke depan. Tetapi saya tekankan, keberadaan Golkar di Setgab bu­kan satu-satunya bahan penting bagi partai untuk melakukan evaluasi tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dan yang lebih penting.
 
Apa perlu Golkar membuat tim untuk melakukan evaluasi?
Hasil survei tersebut tentu men­jadi catatan penting dan pe­ringatan bagi Golkar. Ini juga jadi bahan yang perlu dikaji se­cara mendalam kenapa bisa sam­pai terjadi penurunan suara di­ban­dingkan dengan perolehan suara Golkar sebelumnya.

Sebenarnya suara parpol gede menurun, ini ada apa?
Secara keseluruhan perolehan suara partai politik menurun, Partai Demokrat pun turun, PDI-P ada kenaikan tapi kalau dilihat tidak terlalu signifikan. Ini men­jadi peringatan serius bagi partai-partai politik untuk melakukan perbaikan. Sebab apabila tidak, maka bisa terjadi deligitimasi terhadap parpol.

Kondisi ini menyebabkan orang tidak percaya kepada par­tai, lalu mencari alternatif lain, seperti LSM sebagai lembaga yang lebih dipercaya masyarakat. Padahal partai itu bisa menjadi penyalur aspirasi dan kehendak rakyat.
 
Bagaimana sikap Golkar ter­hadap pemerintah ke depan?
Golkar tetap melakukan sikap yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bila kebijakan itu perlu dikritisi, maka Golkar tidak ada keraguan untuk menyam­paikan sikapnya, yaitu agar ke­bijakan tersebut diperbaiki dan diintrospeksi.

Selain itu, sebagai acuannya tentu harus dilihat dari perspektif kepentingan dan aspirasi rakyat. Mungkin saja antara Golkar dan partai lain memiliki pandangan yang berbeda. Tapi dalam sebuah negara demokrasi, saya rasa normal-normal saja.
 
Apa ukuran yang jelas untuk mengkritisi kebijakan peme­rintah?
Rakyat yang menjadi acuan utama dari penilaian Golkar ter­hadap kebijakan pemerin­tah. Misalnya isu Bank Century, Golkar sejak awal sudah memi­liki sikap yang jelas bahwa dalam pengelolaan bank tersebut ada permasalahan, ada penyim­pa­ngan, dan ada indikasi yang me­ngarah kepada korupsi. Berdasar­kan hasil penyelidikan yang dilakukan BPK, maka menjadi landasan bagi partai Golkar da­lam melakukan fungsinya seba­gai partai politik. [RM]