Berita

ilustrasi/ist

SMS GELAP

MHJ: Pers Jangan Dikuasai Gosip Media Sosial!

SELASA, 31 MEI 2011 | 15:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus pesan pendek hoax yang beredar belakangan ini yang memojokkan Presiden SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat di sastu sisi memperlihatkan kualitas rendah media massa dan pers Indonesia.

“Bagaimana mungkin, sebuah informasi yang beredar di berbagai bentuk media sosial mengenai SMS yang tidak dapat dikonfirmasi dan tidak dapat dipercaya bisa dengan mudah dipublikasi ulang oleh pers,” ujar pengamat media Muchlis Hasyim kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 31/5).

Muchlis menyesalkan sikap sejumlah media massa yang mengutip secara utuh isi SMS hoax yang beredar sejak Sabtu pagi lalu (28/5). Dua hari kemudian (Senin, 30/5), Presiden SBY menggelar jumpa pers khusus di Lanud Halim Perdanakusumah untuk menjawab tuduhan yang disampaikan dalam SMS gelap itu.

“Seharusnya pers dapat membedakan mana informasi yang bernilai publik, dan mana informasi yang mungkin sekali diproduksi oleh sekelompok orang yang memiliki interest tertentu. Tidak semua informasi dapat diberitakan. Jangan sampai gosip di media sosial bisa dengan mudah dianggap sebagai informasi yang bernilai berita tanpa dicek lagi. Jangan sampai pers dikuasai media sosial,” tambahnya.

Media massa, sebutnya bisa saja memberitakan informasi mengenai keberadaan pesan pendek tersebut segera pada kesempatan pertama. Namun, bukan berarti dengan demikian pers dapat begitu saja memuat apapun isi dari pesan pendek itu. Inilah yang disebut dengan self cencorship, ujar pria yang biasa disapa MHJ ini.

Muchlis juga menyesalkan Dewan Pers dan berbagai organisasi profesi media yang tidak bersikap mengenai kecerobohan insan pers ini. Menurutnya, bila dibiarkan, dominasi media sosial terhadap pers dapat merugikan proses demokrasi Indonesia.

“Inilah kualitas pers Indonesia sekarang, yang dikuasai oleh pemilik modal yang punya kepentingan politik dan berafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Hanya sedikit yang masih lurus dan dapat memisahkan kepentingan politik dengan publik yang lebih luas,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya