Berita

ilustrasi/ist

SMS GELAP

MHJ: Pers Jangan Dikuasai Gosip Media Sosial!

SELASA, 31 MEI 2011 | 15:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus pesan pendek hoax yang beredar belakangan ini yang memojokkan Presiden SBY dan sejumlah petinggi Partai Demokrat di sastu sisi memperlihatkan kualitas rendah media massa dan pers Indonesia.

“Bagaimana mungkin, sebuah informasi yang beredar di berbagai bentuk media sosial mengenai SMS yang tidak dapat dikonfirmasi dan tidak dapat dipercaya bisa dengan mudah dipublikasi ulang oleh pers,” ujar pengamat media Muchlis Hasyim kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 31/5).

Muchlis menyesalkan sikap sejumlah media massa yang mengutip secara utuh isi SMS hoax yang beredar sejak Sabtu pagi lalu (28/5). Dua hari kemudian (Senin, 30/5), Presiden SBY menggelar jumpa pers khusus di Lanud Halim Perdanakusumah untuk menjawab tuduhan yang disampaikan dalam SMS gelap itu.

“Seharusnya pers dapat membedakan mana informasi yang bernilai publik, dan mana informasi yang mungkin sekali diproduksi oleh sekelompok orang yang memiliki interest tertentu. Tidak semua informasi dapat diberitakan. Jangan sampai gosip di media sosial bisa dengan mudah dianggap sebagai informasi yang bernilai berita tanpa dicek lagi. Jangan sampai pers dikuasai media sosial,” tambahnya.

Media massa, sebutnya bisa saja memberitakan informasi mengenai keberadaan pesan pendek tersebut segera pada kesempatan pertama. Namun, bukan berarti dengan demikian pers dapat begitu saja memuat apapun isi dari pesan pendek itu. Inilah yang disebut dengan self cencorship, ujar pria yang biasa disapa MHJ ini.

Muchlis juga menyesalkan Dewan Pers dan berbagai organisasi profesi media yang tidak bersikap mengenai kecerobohan insan pers ini. Menurutnya, bila dibiarkan, dominasi media sosial terhadap pers dapat merugikan proses demokrasi Indonesia.

“Inilah kualitas pers Indonesia sekarang, yang dikuasai oleh pemilik modal yang punya kepentingan politik dan berafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Hanya sedikit yang masih lurus dan dapat memisahkan kepentingan politik dengan publik yang lebih luas,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya