Berita

Melchias Markus Mekeng

Wawancara

WAWANCARA

Melchias Markus Mekeng: Kami Nggak Pernah Urus Uang yang Nggak Jelas

MINGGU, 29 MEI 2011 | 04:32 WIB

RMOL. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Marcus Mekeng menegaskan, tidak ada mafia anggaran di alat kelengkapan dewan.

Menurutnya, Banggar tidak pernah mengurus uang-uang yang tidak jelas, seperti apa yang diberitakan atau disampaikan salah seorang anggota Banggar.

“Nggak ada mafia anggaran. Kami nggak pernah urus uang yang nggak jelas,” ujar Mekeng kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.


Sebelumnya, anggota Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati menya­ta­kan, makelar anggaran di DPR bukan isapan jempol. Bahkan, dia menduga, pimpinan DPR, pim­pinan Banggar dan Menteri Ke­uangan sebagai pemain-pe­main anggaran.

Wa Ode pertama kali mem­buka adanya pe­main-pemain angga­­ran itu da­lam acara Mata Najwa yang di­tayangkan Metro TV pada Rabu (25/5). Per­nya­taan Wa Ode me­nyulut reaksi Ketua DPR, Mar­zuki Alie. Poli­tisi Partai De­mo­krat itu me­minta Badan Ke­hor­matan (BK) DPR memeriksa Wa Ode.

“Apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan ucapan­nya, saya minta agar diberikan sanksi sesuai aturan yang ber­laku,” tegas Marzuki.

Mekeng selanjutnya mengata­kan, dirinya mendukung langkah Ketua DPR, Marzuki Alie. “Wa Ode pantas diadukan ke BK ka­rena telah merusak wibawa DPR dan penggiringan opini publik Kalau Anda saya katakan penja­hat, mau nggak. Nggak boleh dong bersikap se­perti itu, menu­ding tanpa bukti dan landasan yang jelas,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Wa Ode bicara seperti itu ba­rangkali sudah memiliki bukti-bukti?
Itu merupakan statemen yang sangat emosional, tidak pantas dan tidak mempunyai landasan yang kuat. Dalam setiap rapat, Banggar selalu terbuka serta trans­paran kepada DPR dan publik. Anggaran yang masuk dalam Banggar itu, diusulkan oleh komisi-komisi yang ada di DPR, dari Komisi I hingga Komisi XI.

Apa dasar Wa Ode menya­takan adanya praktek mafia anggaran di DPR?
Wa Ode itu tidak memahami mekanisme pembahasan angga­ran dengan benar. Yang namanya politik anggaran, kan nggak be­rar­ti harus diratakan semua. Kami pun memahami kalau se­mua daerah membutuhkan angga­ran, tapi kan nggak bisa langsung semuanya.

Dengan anggaran yang sedi­kit, kita harus melakukan pem­­bangu­nan dan perbaikan infra­struktur secara bertahap. Misal­nya, tahun ini di kabu­paten A, tahun depan  di kabu­paten B, dan seterusnya. Wa Ode mau me­mak­­sakan se­ka­li­gus. Itu nggak mungkin,  dari mana angga­ran­nya.

Apakah terjadi  perpecahan di Banggar?
Nggak, nggak ada perpecahan di Banggar. Mungkin Wa Ode yang ada masalah. Sebab, ada daerah yang dia perjuangkan atau janjikan mendapatkan angga­ran, tapi nggak lolos di Banggar. Akhirnya, dia mencoba lempar batu sembunyi tangan.

Ada 6 kabupaten sudah men­da­tangi saya dan memberikan lapo­ran tentang apa yang dila­kukkan Wa Ode. Mereka mela­porkan kalau Wa Ode menjanji­kan angga­­­ran, tapi anggaran tersebut tidak pernah sampai ke daerah.

Berarti ada calo anggaran dong di Banggar?
Kalau calo, jangankan di Ba­dan Anggaran. Di lapangan ter­bang, stasiun bus atau stasiun kereta saja banyak calonya. Bah­kan, mereka merakukan praktek di depan mata. Tapi, itu kan baru sebatas tudingan-tudingan.

Apa yang dilakukan ke de­pan?
Sebagai pimpinan, saya akan menertibkan praktek-praktek se­perti itu. Kalau melihat, ya lang­sung tangkap. Buat apa bicara ada calo-calo, tapi nggak pernah di­tangkap.

Menurut Wa Ode, ada 120 ka­bupaten/kota yang anggaran­nya diubah dan diganti dengan daerah lain, apa begitu?
Loh, apa yang dihilangkan dan diganti. Mereka itu memang tidak diizinkan untuk memperoleh anggaran.

Kalau dihilangkan, berarti (data­nya) sudah masuk terus hi­lang. Kalau datanya belum ma­suk, apa yang dihilangkan? Ja­ngan terbawa oleh isu itu. Inikan orang lempar batu sembunyi tangan.

Bagaimana mekanismenya?
Untuk mendapatkan anggaran subsidi itu kan harus ada usulan dari daerah. Usulan itu nggak bisa dibawa calo. Usulan itu pun harus tercatat secara jelas dan detail.

Setelah menerima usulan ter­sebut, Banggar nggak bisa me­nyetujui semuannya dong. Kita lihat dulu prioritasnya. Kuenya kan  sedikit, tapi yang mempe­re­butkan banyak. Jadi, kalau nggak dapat ya sudah. Jangan menuduh sembarangan.

Apakah Anda akan melapor­kan Wa Ode ke BK?
Saya bisa saja langsung mela­porkannya ke BK. Tapi, saya mau rapatkan dulu di Banggar.   [RM]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Bahlil Maju Caleg di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Temui Presiden Prabowo, Dubes Pakistan Siap Dukung Keketuaan Indonesia di D8

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Rusia Pastikan Tak Hadiri Forum Perdana Board of Peace di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:06

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Mantan Pendukung Setia Jokowi Manuver Bela Roy Suryo Cs

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:58

Buntut Diperiksa Kejagung, Dua Kajari Sumut Dicopot

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:57

5 Rekomendasi Drama China untuk Temani Liburan Imlek 2026

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:47

Integrasi Program Nasional Jadi Kunci Strategi Prabowo Lawan Kemiskinan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:44

Posisi Seskab Teddy Strategis Pastikan Arahan Presiden Prabowo Bisa Berjalan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:41

Polri Ungkap Alasan Kembali Periksa Jokowi

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:39

Selengkapnya