Berita

Hierarki Gereja Juga Mengkhawatirkan Frustasi Masyarakat

RABU, 25 MEI 2011 | 13:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Neoliberalisme menyerang tepat di jantung penyelenggaraan negara. Negara semakin kehilangan kendali atas kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan tersandera oleh konspirasi modal asing yang mengendalikan peran negara.

Saat ini Indonesia sedang melaju dengan sangat cepat ke proses penyerahan kedaulatan oleh negara kepada pasar. Proses tersebut berjalan beriringan dengan persoalan utama negara yang adalah akibat dari kesalahan dan kelemahan kepemimpinan, yaitu kemiskinan akut bangsa.

Kritik terhadap peran negara yang jauh dari amanat kontitusi itulah yang menjadi sorotan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tepat di hari lahirnya yang ke-64 tahun hari ini. Menurut Ketua Presidium PMKRI Stefanus Gusma, situasi bangsa ini memberi penegasan pada posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.


"Acap kali gerakan mahasiswa juga dianggap sebagai gerakan yang no action, no concept and talk only akan tetapi tujuh cita-cita perubahan yang telah kami nyatakan merupakan manifesto perjuangan mahasiswa Indonesia," ujar Gusma kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/5).

Gusma tegaskan, secara nasional PMKRI merasa terpanggil untuk  terus-menerus tanpa kenal lelah bersama gerakan mahasiswa, pelajar dan pemuda lainnya meneriakkan perubahan dan kritik terhadap pemerintah yang sampai hari ini masih "merasa benar di jalan yang salah".

Gusma mengingatkan, setelah pernyataan tokoh-tokoh lintas agama yang telah membuka kebohongan-kebohongan pemerintah, seluruh rakyat Indonesia berharap pada perubahan sikap dan strategi dari pemerintah untuk segera memikirkan jalan keluar Indonesia dari keterpurukan. Namun sampai hari ini rakyat Indonesia justru disuguhkan dengan janji-janji baru tanpa realisasi yang nyata.  

Semua kalangan termasuk hierarki gereja, tegasnya, melihat ada begitu banyak permasalahan yang terjadi  seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, ekonomi, pelanggaran HAM, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, komando territorial, transportasi dan informasi serta berbagai permasalahan sosial lainnya.

"Semua masalah yang jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat pada sikap frustasi masyarakat," terangnya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya