Berita

Hierarki Gereja Juga Mengkhawatirkan Frustasi Masyarakat

RABU, 25 MEI 2011 | 13:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Neoliberalisme menyerang tepat di jantung penyelenggaraan negara. Negara semakin kehilangan kendali atas kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan tersandera oleh konspirasi modal asing yang mengendalikan peran negara.

Saat ini Indonesia sedang melaju dengan sangat cepat ke proses penyerahan kedaulatan oleh negara kepada pasar. Proses tersebut berjalan beriringan dengan persoalan utama negara yang adalah akibat dari kesalahan dan kelemahan kepemimpinan, yaitu kemiskinan akut bangsa.

Kritik terhadap peran negara yang jauh dari amanat kontitusi itulah yang menjadi sorotan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tepat di hari lahirnya yang ke-64 tahun hari ini. Menurut Ketua Presidium PMKRI Stefanus Gusma, situasi bangsa ini memberi penegasan pada posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.


"Acap kali gerakan mahasiswa juga dianggap sebagai gerakan yang no action, no concept and talk only akan tetapi tujuh cita-cita perubahan yang telah kami nyatakan merupakan manifesto perjuangan mahasiswa Indonesia," ujar Gusma kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/5).

Gusma tegaskan, secara nasional PMKRI merasa terpanggil untuk  terus-menerus tanpa kenal lelah bersama gerakan mahasiswa, pelajar dan pemuda lainnya meneriakkan perubahan dan kritik terhadap pemerintah yang sampai hari ini masih "merasa benar di jalan yang salah".

Gusma mengingatkan, setelah pernyataan tokoh-tokoh lintas agama yang telah membuka kebohongan-kebohongan pemerintah, seluruh rakyat Indonesia berharap pada perubahan sikap dan strategi dari pemerintah untuk segera memikirkan jalan keluar Indonesia dari keterpurukan. Namun sampai hari ini rakyat Indonesia justru disuguhkan dengan janji-janji baru tanpa realisasi yang nyata.  

Semua kalangan termasuk hierarki gereja, tegasnya, melihat ada begitu banyak permasalahan yang terjadi  seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, ekonomi, pelanggaran HAM, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, komando territorial, transportasi dan informasi serta berbagai permasalahan sosial lainnya.

"Semua masalah yang jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat pada sikap frustasi masyarakat," terangnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya