JK: Karena Parpol Haram Masuk Kampus, Ongkos Politik Jadi Sangat Mahal

RMOL. Sudah sejak lama partai politik Indonesia dipandang dengan sikap ambigu. Di satu sisi ia dipandang penting sebagai tempat pendidikan politik, agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Tetapi di siis lain, ia dipandang sebagai momok yang menjijikkan dan karenanya pantas dicurigai sebagai salah satu akar persoalan yang tengah dihadapi negara-bangsa Indonesia.

Karena pandangan yang menganggap sebagai momok inilah maka parpol begitu diharamkan meginjakkan kaki ke kampus. Di saat bersamaan politik juga diharamkan bagi kalangan PNS termasuk dosen di kampus-kampus negeri. Akhirnya yang menguasai parpol, khususnya di era post-Soeharto adalah kaum pedagang.

"Politik itu baik. Berdagang itu baik. Yang jahat adalah memperdagangkan politik," ujar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berbicara dalam Diskusi Kontemporer yang digelar BEM Fisip Universitas Indonesia (UI) di kampus Depok, beberapa saat lau (Kamis, 19/5).

Konsekuensi dari aturan main ini, sambung mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, kini dapat dikatakan sekitar 60 persen anggota DPR adalah pedagang. Jadi tidak usah heran kalau DPR pun mengalami defisit ahli legislasi.

"Karena banyak pengusaha akhirnya ongkos politik mahal. Butuh dana besar untuk kampanye dan memasang baliho," ujarnya lagi.

JK berharap di masa depan DPR akan dipenuhi oleh kaum intelektual yang memiliki berbagai pandagan progresif yang konstruktif. Terlebih karena tantangan di masa depan yang akan dihadapi Indonesia lebih berat.[guh]