Berita

ilustrasi/ist

Rizal Ramli: Subsidi Rakyat Dikurangi Kok Mafia Minyak Malah Dilindungi

SELASA, 17 MEI 2011 | 08:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM adalah dengan membangun kilang minyak di tanah air. Selama ini Indonesia mengirimkan minyak mentah ke Singapura. Kemudian, mengimpor minyak jadi ke Indonesia.

Hal yang sama terjadi untuk komoditas lain yang dihasilkan Indonesia. Hampir semua, atau kemungkinan besar semua komoditas yang dihasilkan Indonesia, diekspor ke negara lain dalam keadaan mentah, dan impor lagi setelah menjadi barang konsumsi. Hal ini sama dengan memindahkan potensi lapangan kerja ke negara lain, juga membiarkan negara lain yang mengambil nilai tambah.

“Padahal kalau kita bangun kilang minyak sendiri di tanah air, maka akan terjadi penghematan yang signifikan. Bisa mencapai 40 persen. Kita tidak perlu membayar ongkos transportasi, juga asuransi,” ujar ekonom senior Dr. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan di Selasa pagi ini (17/5).

Di sisi lain, pembangunan kilang minyak di tanah air akan menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit. Dengan sendirinya, itu juga mendukung kebijakan pro poor, pro job dan pro growth yang selama ini didengungkan pemerintahan SBY-Boediono.

Persoalannya adalah, walaupun mengetahui hal ini jauh lebih baik, namun pemerintah enggan dan sampai sekarang tak bisa mengambil keputusan. Mengapa?

“Karena ada yang mengambil untung dari proses ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi itu. Yang sekarang jadi raja mafia minyak di sekitar istana adalah seseorang yang punya dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Singapura. Tidak mungkin dia bisa bermain kalau tidak dilindungi, dan tidak mungkin dia dilindungi kalau tidak nyogok,” ujar Rizal Ramli.

“Jadi, kok tega-teganya. Pasokan premium rakyat dikurangi, tapi mafia minyak terus dibiarkan dan terus dilindungi,” demikian Rizal.

Penjelasan Rizal ini disampaikan menyusul rencana pemerintah mengurangi premium. Sejak beberapa waktu belakangan ini pemerintah mendorong agar semua pemilik kendaraan mulai menggunakan pertamax yang lebih mahal. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya