Berita

ilustrasi/ist

Rizal Ramli: Subsidi Rakyat Dikurangi Kok Mafia Minyak Malah Dilindungi

SELASA, 17 MEI 2011 | 08:42 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM adalah dengan membangun kilang minyak di tanah air. Selama ini Indonesia mengirimkan minyak mentah ke Singapura. Kemudian, mengimpor minyak jadi ke Indonesia.

Hal yang sama terjadi untuk komoditas lain yang dihasilkan Indonesia. Hampir semua, atau kemungkinan besar semua komoditas yang dihasilkan Indonesia, diekspor ke negara lain dalam keadaan mentah, dan impor lagi setelah menjadi barang konsumsi. Hal ini sama dengan memindahkan potensi lapangan kerja ke negara lain, juga membiarkan negara lain yang mengambil nilai tambah.

“Padahal kalau kita bangun kilang minyak sendiri di tanah air, maka akan terjadi penghematan yang signifikan. Bisa mencapai 40 persen. Kita tidak perlu membayar ongkos transportasi, juga asuransi,” ujar ekonom senior Dr. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan di Selasa pagi ini (17/5).

Di sisi lain, pembangunan kilang minyak di tanah air akan menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit. Dengan sendirinya, itu juga mendukung kebijakan pro poor, pro job dan pro growth yang selama ini didengungkan pemerintahan SBY-Boediono.

Persoalannya adalah, walaupun mengetahui hal ini jauh lebih baik, namun pemerintah enggan dan sampai sekarang tak bisa mengambil keputusan. Mengapa?

“Karena ada yang mengambil untung dari proses ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi itu. Yang sekarang jadi raja mafia minyak di sekitar istana adalah seseorang yang punya dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Singapura. Tidak mungkin dia bisa bermain kalau tidak dilindungi, dan tidak mungkin dia dilindungi kalau tidak nyogok,” ujar Rizal Ramli.

“Jadi, kok tega-teganya. Pasokan premium rakyat dikurangi, tapi mafia minyak terus dibiarkan dan terus dilindungi,” demikian Rizal.

Penjelasan Rizal ini disampaikan menyusul rencana pemerintah mengurangi premium. Sejak beberapa waktu belakangan ini pemerintah mendorong agar semua pemilik kendaraan mulai menggunakan pertamax yang lebih mahal. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya