RMOL. Ada yang salah dalam praktek pengelolaan berbangsa dan bernegara. Kesalahan itu, jika diamati, akibat lemahnya pemahaman dan praktek nilai-nilai dasar negara yang menjadi identitas bangsa, yakni Pancasila.
Kesalahan yang mulai terjadi sejak bergulirnya reformasi kemudian mengakibatkan munculnya berbagai gerakan yang radikal yang mengatasnamakan agama maupun politik beberapa tahun terakhir.
"Sikap semacam dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Yasin Thohari, dalam ceramahnya saat membuka acara Training of Trainers (TOT) Empat Pilar Bangsa bagi kalangan pemuda, yang diselenggarakan oleh MPR dan PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia mengaku prihatin atas tidak diajarkannya Pancasila di sekolah-sekolah, bahkan juga di perguruan tinggi. "Padahal penyampaian materi ini sangat penting untuk mengenalkan kepada anak didik tentang dasar dan sendi kehidupan berbangsa. Karena itu, saya berharap dalam waktu sesegera mungkin materi Pancasila dapat kembali diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi," jelasnya.
Untuk itu semua, lanjut Ketua DPP Partai Golkar ini, perlu dibentuk badan negara yang khusus menangani sosialisasi dan internalisasi Pancasila dan pilar bangsa lainnya. "Ini adalah wilayah eksekutif, karena itu presiden harus membentuk lembaga khusus Pancasila. MPR adalah kerja legislatif, dan sosialisasi ini sifatnya darurat," katanya.
[arp]
