Fadel Muhammad: Ini Merugikan Pihak Swasta

RMOL. Kebijakan libur bersama Senin (16/5) seharusnya diberitahukan lebih awal agar segala sesuatu dipersiapkan secara matang. Sebab, ini menyangkut banyak pihak, termasuk sektor swasta.

Demikian diungkapkan Men­teri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad, kepada Rak­yat Merdeka, Sabtu (14/5).

“Sebaiknya dari awal kita mem­persiapkan rencana libur panjang ini. Kenapa mesti men­dadak, ini merugikan pihak swasta,” ungkapnya.

Bekas Gubernur Gorontalo mengaku, walaupun libur ber­sama, dirinya, beberapa menteri, dan Presiden SBY tetap mela­kukan aktivitas pemerintahan.

“Misalnya saya yang ditugas­kan ke acara G8 di Teheran, Iran. Artinya saya menggunakan waktu libur itu untuk tugas kene­garaan “ ungkap Fadel.

Berikut kutipan selengkapnya;

Libur bersama mempenga­ruhi kinerja di Kementerian yang Anda pimpin?
Secara keseluruhan tidak mem­pengaruhi kinerja di ke­men­terian yang saya pimpin, malah bagus. Sebab, semua pe­gawai seragam liburnya, dan tidak bolos.

Anda yakin tidak ada yang bolos?
Kalau tidak diliburkan maka  banyak pegawai yang bolos pada hari Senin dengan berbagai ma­cam alasan.

Adakah perubahan agenda di kementerian Anda dengan libur mendadak ini?
Hari Senin sebenarnya kami sudah merencanakan dua agen­da. Tetapi karena ada kebijakan libur bersama, terpaksa harus diundur ke Rabu.  
 
Bagaimana mengin­formasi­kan kepada pegawai di kemen­terian Anda?
Kebijakan libur bersama me­mang mendadak, saya tahu Jumat (13/5) siang. Langsung kami mem­beritahu melalui Biro Kepe­ga­waian dengan mengirimkan SMS kepada setiap pegawai. Cara itu efektif untuk memberi­tahu kebijakan tersebut.

Kebijakan ini mempenga­ruhi pengamanan impor ikan ilegal?
Tidak berpengaruh terhadap pengamanan kita di tiap-tiap pe­labuhan untuk mencegah impor ikan ilegal. Setiap hari kita selalu stand by untuk mencegah ter­jadi­­nya kasus tersebut. Kita sudah menutup tiap-tiap pintu masuk yang memungkinkan mereka melakukan impor ikan ilegal. Ini dilakukan untuk men­cegah ke­mungkinan kasus ter­sebut terjadi lagi.

Apa tidak ada lagi impor ile­gal?
Kasus impor ikan ilegal itu sebenarnya sudah tidak ada. Se­bab, kami sudah membuat pera­turan yang jelas tentang aturan impor ikan dari luar negeri. Con­tohnya kita sudah mem­buat ke­bijakan untuk mem­pertegas dan memperjelas aturan menge­nai ikan apa yang bisa kita impor, dan ikan apa yang tidak bisa impor.

Ada yang menilai birokrat malas, makanya bikin libur ber­sama, komentar Anda?
Saya rasa tidak bisa kita mengatakan bahwa birokrasi kita malas hanya karena kebi­ja­kan libur satu hari. Itu tidak bisa di­jadikan tolak ukur hanya karena libur di hari kejepit. [RM]