Berita

Adhyaksa Dault

Wawancara

WAWANCARA

Adhyaksa Dault: Kompetisi Olahraga Kampus Perlu Digalakan Kembali

SENIN, 16 MEI 2011 | 06:31 WIB

RMOL. Mahasiswa yang melakukan pergerakan hendaknya dirangkul dan dilakukan pendekatan untuk meminimalisir bahaya paham Negara Islam Indonesia (NII) dan terorisme.

“Pemuda adalah salah satu pilar dalam melakukan refor­masi jati diri bangsa. Makanya perlu diperhatikan. Jangan sam­pai diracuni pemikiran sesat,” kata bekas Menpora, Adhyaksa Dault.

Berikut kutipan selengkapnya:
 

 
Berarti Kemenpora harus turun tangan?
Saya mengharapkan tidak ha­nya Menteri Kepemudaan saja yang turun, tetapi dikeroyokin oleh Ke­mendiknas. Sehingga di­perlukan program-program yang intensif-integral, karena aliran-aliran seperti ini berbahaya. Se­lain itu harusnya ada kerja sama an­tara Kemnag (Kemen­terian Aga­ma), Kemen­diknas, Kemen­pora dan Kepoli­sian. Ini bertu­juan untuk membuat program pem­berdayaan pemuda secara ke­seluruhan.

Olahraga termasuk di da­lamnya?
Olahraga itu solusi bagi per­kem­bangan pemuda dan solusi bagi daerah konflik. Seperti pe­nga­­laman saya di Papua, saya kirim­kan banyak bola voli dan bola sepak. Lalu bikin saja Men­pora Cup atau Kapolda Cup. Usa­ha itu cukup efektif untuk me­redam gejolak sosial di ma­syarakat.

Sebenarnya usaha meredam ideologi yang menyimpang di kalangan pemuda itu gampang. Jangan anak muda kita larut di depan televisi, melihat ketidaka­dilan di Irak dan  Afganistan. Saat menemui persoalan di rumahnya dan tidak menemukan solusi. Di situ masuklah ajaran menyim­pang. Itu langsung kena.
 
Pemberdayaan pemuda sa­ngat penting dong?
Ya. Lakukan pemberdayaan pe­muda. Misalnya saja mem­bang­kitkan kembali remaja-remaja masjid. Dulu ada pertan­dingan antar remaja masjid dan kajian-kajian. Sekarang orang semakin terkotak-kotak.

Selain itu, sarana dan pra­sa­rana olahraga juga kurang. Mi­sal­nya ge­langgang olahraga dan ge­langgang remaja, itu sudah mulai sedikit. Jadi tempat ber­kum­pul­nya para pemuda sudah tidak ada. Lalu kompetisi-kom­petisi olah­raga di kampus perlu digalakkan kembali.    

Polisi berencana masuk kam­pus untuk mencegah berkem­bangnya NII?
Saya tidak se­tuju dengan ren­­cana itu. Kecuali tidak secara te­rang-terangan, tapi melalui ja­ringannya. Karena ka­lau lang­sung ma­suk bisa menim­bulkan kecuri­gaan dari masyarakat. Ka­lau itu terjadi, dikhawatirkan se­perti pe­nembakan misterius.

Bukankah dengan cara itu bisa meredam mahasiswa ra­dikal atau sesat?
Saya rasa kita bisa melihat  ma­ha­siswa tersebut sesat dari empat in­dikator. Pertama, penga­jiannya cenderung ekslusif.  Ke­dua selalu punya tokoh sentral. Ketiga, tidak bisa menerima orang di luar ke­lompoknya. Ke­empat, yang diajar­kan berten­tangan dengan Islam. Apabila dari empat kriteria itu muncul, mahasiswa itu patut dicurigai.

Bagaimana dengan pendidi­kan Pancasila dihilangkan di sekolah?
Sungguh, saya sangat kha­watir dengan pendidikan Panca­sila dihilangkan. Apalagi seka­rang ini pendidikan agama cuma dua jam seminggu. Mau kemana arah bangsa ini. Kalau dulu kita dapat pen­didikan Pancasila dan budi­pekerti. Sebab, Pancasila itu akar ideologi bangsa. Pemuda Indo­nesia harus mengerti Pan­casila dan butir-butirnya di­amalkan.
 
Anda optimistis dengan cara itu bisa menumbuhkan sema­ngat nasionalisme?
Ya. Saya berharap dengan me­numbuhkan kembali semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda. Kalau ini ti­dak bisa kita tumbuhkan, bangsa ini terancam dalam bahaya. Sebab, paham NII tidak sesuai dengan kesepakatan kita semua. Apalagi, menggunakan nama agama, tapi kelakuannya men­culik orang dan membohongi orang tua. Itu kan tidak sesuai dengan ajaran aga­ma.

Bagaimana Anda melihat di kalangan politisi?
Kita harus menciptakan poli­tisi-politisi yang negarawan de­ngan akarnya Pancasila.

Politisi yang negarawan, men­jadikan dirinya pelayan bagi bangsa dan negaranya.   [RM]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya