SBY-Boediono Hadapi Dilema Maju Kena Mundur Kena

RMOL. Pemerintahan SBY dan Boediono menghadapi dilema yang tak mudah dipecahkan berkaitan dengan pasokan dan kebijakan harga BBM, terutama premium. Pemerintah berencana menghilangkan premium dari pasar dan mendorong semua pemilik kendaraan untuk menggunakan pertamax.

"Pemerintah terjebak pada dilema maju kena mundur kena," ujar  ekonom senior Dr. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Jumat, 13/5).

Selama ini masyarakat dicekoki gambaran yang keliru tentang dasar dari kebijakan pemerintah menghapus subsidi BBM. Pemerintah kerap kali mengatakan subsidi BBM membuat jebol APBN.

“Apa iya demikian? Kok masalahnya jadi sangat sederhana? Menurut saya penjelasan pemerintah (tentang sebab kenaikan harga BBM) selama ini sangat menyesatkan karena tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di sektor perminyakan Indonesia,” kata Rizal mengulangi hal yang telah disampaikanya dalam sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki, kemarin siang (Kamis, 12/5).

Disebut menyesatkan, sambung Rizal, karena pemerintahan SBY-Boediono selalu mengaitkan harga premium, juga harga minyak tanah, yang keduanya dibutuhkan lapisan masyarakat yang paling luas, dengan subsidi. Padahal bila ditelisik dari sudut pandang finansial, dari perbandingan antara biaya produksi dan harga jual kedua komoditas itu pemerintah sudah menangguk untung.

“Subsidi yang disebutkan pemerintah bukanlah subsidi finansial. Namun dalam pengertian bila harga minyak bumi Indonesia dibandingkan dengan harga minyak di pasar internasional. Kalau itu yang dilakukan memang akan terlihat ada gap dan seolah Indonesia merugi,” ujarnya lagi.

Menurut Rizal lagi, selalu membandingkan harga di dalam negeri dengan harga di pasar internasional yang merujuk ke Amerika Serikat adalah sebuah kekeliruan besar. Pasalnya, pendapatan masyarakat Indonesia tidak setinggi pendapatan masyarakat Amerika.

Masih menurut Rizal Ramli, ada dua persoalan utama dalam dunia perminyakan Indonesia di masa pemerintahan SBY. Pertama, dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi kenaikan produksi minyak mentah. Namun di sisi lain, biaya recovery yang dibebankan malah naik. Produksi minyak mentah turun karena berbagai kebijakan di sektor ini gagal mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, karena cadangan minyak mentah Indonesia masih sangat besar, pengusaha akhirnya lebih senang memburu konsesi pertambangan.

Kedua, sejak masa pemerintahan SBY pengaruh mafia minyak semakin besar.

“Indonesia setiap hari mengimpor 300 ribu barel minyak mentah, dan 400 ribu hingga 500 ribu barrel BBM jadi. Total impor ini sekiat 800 ribu barel per hari. Dari setiap barel impor ada mafia yang dapat 2 dolar AS per barel per hari. Keuntungan mafia minyak dalam setahun sebesar dua kali target penghematan yang dicanangkan pemerintah dalam kebijakan mengurangi subsidi minyak tanah dan premium,” demikian Rizal. [guh]