Berita

KISRUH PKS

Yusuf Supendi Gelapkan Santunan Anak Yatim?

SELASA, 03 MEI 2011 | 12:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kalangan petinggi Partai Keadilan Sejahtera sedikit serba salah menghadapi manuver politik Yusuf Supendi, salah seorang pendiri partai berlambang dua bulan sabit dan padi-kapas berwarna kuning emas itu.

Di satu sisi, kalangan petinggi PKS memiliki bukti bahwa tuduhan Yusuf Supendi yang digembar-gemborkannya dalam beberapa pekan terakhir ini tidak berdasar dan tidak benar sama sekali. Mereka juga menangkap kesan ada kelompok dan kekuatan lain yang berusaha memanfaatkan konflik internal di tubuh partai terbesar keempat di Indonesia ini.

Namun di sisi lain, kalangan petinggi PKS khawatir serangan balasan yang mereka lancarkan hanya akan memperpanas suasana dan memperlebar wilayah konflik. Mereka juga khawatir konflik yang semakin panas di tubuh PKS akan semakin membuat senang saingan dan pihak-pihak lain yang terganggu dengan prestasi politik PKS selama ini.

Kemarin (Senin, 2/5), Yusuf Supendi menggugat sepuluh petinggi PKS ke PN Jakarta Selatan. Menurut Yusuf, pemecatan dirinya tidak sesuai dengan aturan main yang belaku di partai. Dia mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan menjawab sebuah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.

Selama ini tidak begitu jelas apa saja persoalan yang terjadi antara Yusuf Supendi dan PKS.

Baru-baru ini seorang tokoh PKS menyampaikan bahwa Yusuf Supendi pernah melakukan tindakan yang amat tercela, yakni menggelapkan dana santunan untuk anak yatim dan fakir miskin sebesar Rp 800 juta. Dana itu dikumpulkan partai itu dari berbagai kalangan, mulai dari anggota dan kader, sampai simpatisan. Uang tersebut digunakan Yusuf Supendi untuk membuka dua bengkel tanpa sepengetahuan pimpinan partai yang lain.

Partai telah mengambil alih masalah ini dan mengganti kerugiaan yang diciptakan Yusuf.

Kasus itu terjadi menjelang Pemilu 2004. Dan ketika terbongkar, Yusuf Supendi telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Karena tidak ingin prestasi politik PKS terganggu, pimpinan PKS ketika itu memilih untuk tidak memperbesar kasus itu. Kasus ini disebutkan terjadi tak lama sebelum Pemilu 2004. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya