Berita

KISRUH PKS

Yusuf Supendi Gelapkan Santunan Anak Yatim?

SELASA, 03 MEI 2011 | 12:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kalangan petinggi Partai Keadilan Sejahtera sedikit serba salah menghadapi manuver politik Yusuf Supendi, salah seorang pendiri partai berlambang dua bulan sabit dan padi-kapas berwarna kuning emas itu.

Di satu sisi, kalangan petinggi PKS memiliki bukti bahwa tuduhan Yusuf Supendi yang digembar-gemborkannya dalam beberapa pekan terakhir ini tidak berdasar dan tidak benar sama sekali. Mereka juga menangkap kesan ada kelompok dan kekuatan lain yang berusaha memanfaatkan konflik internal di tubuh partai terbesar keempat di Indonesia ini.

Namun di sisi lain, kalangan petinggi PKS khawatir serangan balasan yang mereka lancarkan hanya akan memperpanas suasana dan memperlebar wilayah konflik. Mereka juga khawatir konflik yang semakin panas di tubuh PKS akan semakin membuat senang saingan dan pihak-pihak lain yang terganggu dengan prestasi politik PKS selama ini.

Kemarin (Senin, 2/5), Yusuf Supendi menggugat sepuluh petinggi PKS ke PN Jakarta Selatan. Menurut Yusuf, pemecatan dirinya tidak sesuai dengan aturan main yang belaku di partai. Dia mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan menjawab sebuah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.

Selama ini tidak begitu jelas apa saja persoalan yang terjadi antara Yusuf Supendi dan PKS.

Baru-baru ini seorang tokoh PKS menyampaikan bahwa Yusuf Supendi pernah melakukan tindakan yang amat tercela, yakni menggelapkan dana santunan untuk anak yatim dan fakir miskin sebesar Rp 800 juta. Dana itu dikumpulkan partai itu dari berbagai kalangan, mulai dari anggota dan kader, sampai simpatisan. Uang tersebut digunakan Yusuf Supendi untuk membuka dua bengkel tanpa sepengetahuan pimpinan partai yang lain.

Partai telah mengambil alih masalah ini dan mengganti kerugiaan yang diciptakan Yusuf.

Kasus itu terjadi menjelang Pemilu 2004. Dan ketika terbongkar, Yusuf Supendi telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Karena tidak ingin prestasi politik PKS terganggu, pimpinan PKS ketika itu memilih untuk tidak memperbesar kasus itu. Kasus ini disebutkan terjadi tak lama sebelum Pemilu 2004. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya