Berita

Mahfudz Siddiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfudz Siddiq: Nggak Perlu Ragu-ragu Lakukan Operasi Militer

MINGGU, 17 APRIL 2011 | 07:26 WIB

RMOL. DPR mendukung rencana pengiriman pasukan khusus untuk membebaskan 20 warga Indonesia yang disandera perompak Somalia di sekitar perairan Laut Arab.
Indonesia akan mendapat citra negatif, jika menuruti per­mintaan uang tebusan perompak tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kema­rin. Menurutnya, penyelamatan ter­hadap WNI merupakan kewa­ji­ban negara. Jadi, pemerintah segera melakukan upaya nyata untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus.

“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua ke­kuatan untuk membebaskan san­dera. Berbagai opsi yang ada ha­rus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz

“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua ke­kuatan untuk membebaskan san­dera. Berbagai opsi yang ada ha­rus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz

Seperti diketahui, kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indo­nesia dibajak perompak Somalia, 16 Maret lalu. Perompak Somalia meminta tebusan sebesar 3,5 juta dolar AS untuk membebaskan kapal yang mengangkut muatan nikel senilai Rp 1,4 triliun, dan 20 orang ABK.

Mahfudz selanjutnya menga­takan, selain mempertimbangkan keselamatan sandera, pemerintah hendaknya bersikap tegas terha­dap perompak Somalia. Soalnya, upaya penyelamatan itu berkaitan erat dengan citra Indonesia di mata internasional.

“Jadi, operasi militer menjadi opsi utama. Nggak perlu ragu-ragu, lakukan saja operasi militer. Namun, operasi itu hendaknya di­lakukan dengan pola baik, warga negara kita bisa disela­matkan,” tegasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:  

Kenapa Anda berpendapat  ope­rasi militer sebagai prioritas utama penyelamatan WNI di Somalia?
Untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Somalia me­mang ada beberapa opsi. Mulai dari negoisasi sampai operasi. Na­mun, di saat pemerintah So­ma­lia sudah lepas tangan dan ti­dak dapat berbuat apa-apa, ope­rasi militer menjadi prioritas utama. Toh, mereka membuka ruang kepada berbagai pihak untuk melakukan hal tersebut.

Kita kan masih bisa bernego­siasi?
Target perompak Somalia ada­lah negoisasi yang berujung pada penebusan. Kalau itu dilakukan, berarti mereka yang menang. Bu­kankah beberapa negara pernah mengambil opsi operasi militer dan berhasil.

Harga diri bangsa tidak dapat dipertaruhkan. Apalagi, Indone­sia pernah sukses membebaskan sandera Woyla di Bangkok, Thai­land, sehingga pasukan khusus TNI memperoleh nama harum di dunia internasional. Kini saatnya pasukan khusus kita kembali memperlihatkan kehebatan lati­han militer mereka.

Tapi, itu dilakukan secara ce­pat dan posisinya masih di te­ngah laut?
Benar. Saat di tengah laut pro­ses penyelamatan dan evakuasi menjadi lebih mudah, karena ka­pal masih terisolasi. Saya pun kha­watir dengan keselamatan 20 orang ABK yang kabarnya sudah berada di daratan.

Namun, hal itu tidak berarti operasi militer tak bisa dijalan­kan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan operasi ter­sebut. Terutama negara-negara yang memiliki pengalaman.

Apakah DPR sudah berko­mu­nikasi dengan pemerintah untuk menjalankan operasi ter­sebut?
Secara informal kami sudah berkomunikasi dengan pemerin­tah. Karena operasi militer ini harus dilaksanakan secara baik, dan tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah.
 
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar permasalahan yang sama tidak kembali teru­lang?
Saat ini, beberapa negara su­dah menempatkan armada mili­ter di jalur itu untuk menga­man­kan per­dagangan mereka. Sebab, jalur tersebut juga jalur per­da­gangan kita, pemerintah juga harus me­nempatkan armada mi­liter di jalur tersebut. Dengan de­mi­kian, kita dapat bekerja sama dengan ne­gara-negara yang memiliki ke­pen­tingan yang sama untuk mengamankan jalur tersebut.   [RM]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya