Berita

Mahfudz Siddiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfudz Siddiq: Nggak Perlu Ragu-ragu Lakukan Operasi Militer

MINGGU, 17 APRIL 2011 | 07:26 WIB

RMOL. DPR mendukung rencana pengiriman pasukan khusus untuk membebaskan 20 warga Indonesia yang disandera perompak Somalia di sekitar perairan Laut Arab.
Indonesia akan mendapat citra negatif, jika menuruti per­mintaan uang tebusan perompak tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kema­rin. Menurutnya, penyelamatan ter­hadap WNI merupakan kewa­ji­ban negara. Jadi, pemerintah segera melakukan upaya nyata untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus.

“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua ke­kuatan untuk membebaskan san­dera. Berbagai opsi yang ada ha­rus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz

“Hal pertama dan utama yang hendak dilakukan pemerintah adalah mensinergikan semua ke­kuatan untuk membebaskan san­dera. Berbagai opsi yang ada ha­rus diperhitungkan secara matang agar tidak ada WNI yang menjadi korban,” ujar Mahfudz

Seperti diketahui, kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indo­nesia dibajak perompak Somalia, 16 Maret lalu. Perompak Somalia meminta tebusan sebesar 3,5 juta dolar AS untuk membebaskan kapal yang mengangkut muatan nikel senilai Rp 1,4 triliun, dan 20 orang ABK.

Mahfudz selanjutnya menga­takan, selain mempertimbangkan keselamatan sandera, pemerintah hendaknya bersikap tegas terha­dap perompak Somalia. Soalnya, upaya penyelamatan itu berkaitan erat dengan citra Indonesia di mata internasional.

“Jadi, operasi militer menjadi opsi utama. Nggak perlu ragu-ragu, lakukan saja operasi militer. Namun, operasi itu hendaknya di­lakukan dengan pola baik, warga negara kita bisa disela­matkan,” tegasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:  

Kenapa Anda berpendapat  ope­rasi militer sebagai prioritas utama penyelamatan WNI di Somalia?
Untuk menyelamatkan WNI yang disandera di Somalia me­mang ada beberapa opsi. Mulai dari negoisasi sampai operasi. Na­mun, di saat pemerintah So­ma­lia sudah lepas tangan dan ti­dak dapat berbuat apa-apa, ope­rasi militer menjadi prioritas utama. Toh, mereka membuka ruang kepada berbagai pihak untuk melakukan hal tersebut.

Kita kan masih bisa bernego­siasi?
Target perompak Somalia ada­lah negoisasi yang berujung pada penebusan. Kalau itu dilakukan, berarti mereka yang menang. Bu­kankah beberapa negara pernah mengambil opsi operasi militer dan berhasil.

Harga diri bangsa tidak dapat dipertaruhkan. Apalagi, Indone­sia pernah sukses membebaskan sandera Woyla di Bangkok, Thai­land, sehingga pasukan khusus TNI memperoleh nama harum di dunia internasional. Kini saatnya pasukan khusus kita kembali memperlihatkan kehebatan lati­han militer mereka.

Tapi, itu dilakukan secara ce­pat dan posisinya masih di te­ngah laut?
Benar. Saat di tengah laut pro­ses penyelamatan dan evakuasi menjadi lebih mudah, karena ka­pal masih terisolasi. Saya pun kha­watir dengan keselamatan 20 orang ABK yang kabarnya sudah berada di daratan.

Namun, hal itu tidak berarti operasi militer tak bisa dijalan­kan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan operasi ter­sebut. Terutama negara-negara yang memiliki pengalaman.

Apakah DPR sudah berko­mu­nikasi dengan pemerintah untuk menjalankan operasi ter­sebut?
Secara informal kami sudah berkomunikasi dengan pemerin­tah. Karena operasi militer ini harus dilaksanakan secara baik, dan tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah.
 
Apa yang harus dilakukan pemerintah agar permasalahan yang sama tidak kembali teru­lang?
Saat ini, beberapa negara su­dah menempatkan armada mili­ter di jalur itu untuk menga­man­kan per­dagangan mereka. Sebab, jalur tersebut juga jalur per­da­gangan kita, pemerintah juga harus me­nempatkan armada mi­liter di jalur tersebut. Dengan de­mi­kian, kita dapat bekerja sama dengan ne­gara-negara yang memiliki ke­pen­tingan yang sama untuk mengamankan jalur tersebut.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya