Vence Rumangkang: Sinyo Sarundajang Bukan Orang Baru di Partai Demokrat

RMOL. Petinggi Partai Demokrat tidak melakukan ‘rayuan’ terhadap kader partai lain agar bergabung dengan partai berlambang mercy itu.

“Kami tidak membujuk-bujuk. Itu keinginan mereka. Jadi, kami menerimanya. Kan nggak mung­kin juga dilarang,’’ ujar pendiri Partai Demokrat, Vence Rumang­kang, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Dewan Pem­bina Partai Demokrat itu, sebagai partai yang berkuasa, tentu wajar bila banyak kader lain merasa ter­tarik untuk bergabung. Ibaratnya bagaikan gadis can­tiklah.   

“Nggak ada yang salah kan. Saya kira mereka bukan seperti Malin Kundang. Sebab, hak me­reka untuk memilih parpol seba­gai aspirasi politiknya. Tapi hen­daknya perpindahan ini tidak di­politisasi, apalagi sampai me­nyu­­dutkan parpol yang di­ting­gal­kan­nya. Itu kan tidak etis,’’ katanya.

Sebelumnya diberitakan, se­jum­lah politisi loncat ke Partai Demokrat, ini terkait dengan Pil­kada. Misalnya saja, Dede Yusuf dari Partai Amanat Nasional. Dede yang kini Wakil Gubernur Jawa Barat, berniat running di Pilkada Jabar. Tapi dia rupanya kurang pede menggunakan kendaraan PAN.

Langkah ini tampaknya akan diikuti Dada Rosada, Walikota Bandung. Langkah Dada ini, jika jadi loncat, bakal mirip dengan Wahidin Halim. Walikota Tange­rang itu dikukuhkan menjadi Ke­tua DPD Demokrat Tangerang.

Selain itu, Gubernur NTB  Mu­hammad Zainul Majdi yang sebe­lumnya kader PBB, kini menjadi kader Partai Demokrat. Bahkan terpilih menjadi Ketua DPD De­mokrat NTB.

Sebelumnya Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, kader PDIP yang kini sudah bergabung di Partai Demokrat. Juga, Wali­kota Makassar Ilham Arif Sira­juddin.

Vence Rumangkang selanjut­nya mengatakan, dari sekian nama yang disebutkan itu, tidak se­luruhnya benar bila dikatakan sebagai loncat pagar. Misalnya saja, Sinyo Harry Sarundajang, dari awal sudah bergabung de­ngan Partai Demokrat. Tapi memang waktu itu tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) karena aktif sebagai PNS.

“Pak Sinyo itu  berperan besar terhadap pendirian Partai Demo­krat. Saat beliau menjabat Irjen Depdagri, banyak memberikan saran dan masukan atas pendirian Partai Demokrat. Jadi, tidak tepat kalau dibilang beliau loncat pa­gar,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah Sinyo Harry Sa­run­dajang pernah menjadi ka­der PDIP?
Sepengetahuan saya beliau itu tidak memiliki KTA parpol lain karena beliau PNS. Kecuali saat Orde Baru, tentu bergabung dengan Golkar. Tapi saat Partai Demokrat didirikan, Pak Sinyo berperan besar. Ada kontribu­sinya.

Selain memberikan saran se­cara langsung tentang pendirian parpol, mengingat ketika itu urusan parpol masih berurusan dengan Depdagri. Pak Sinyo juga mengirimkan dua orang stafnya untuk menyampaikan saran-saran soal pembentukan parpol. De­ngan saran dan masukan tentang pendirian parpol itu, tentu memu­dahkan kami melengkapi segala sesuatunya untuk pendirian Partai Demokrat.

Dengan berbuat seperti itu, tidak otomatis sebagai kader Partai Demokrat kan?    
Saya kan tadi sudah bilang bah­wa Pak Sinyo itu sebagai PNS, sehingga tidak mungkin saat itu menjadi kader Partai Demokrat. Tapi beliau tertarik sama partai ini, sehingga berbuat banyak da­lam pendiriannya. Makanya, nama Sinyo juga tercantum da­lam buku Sejarah Pendirian Partai Demokrat.

Melihat itu, saya kira tidak tepat kalau dibilang loncat pagar. Yang benar adalah kembali aktif di Partai Demokrat. Inipun bukan sekarang, tapi tahun 2010 lalu saat beliau dilantik menjadi anggo­ta Dewan Pembina Partai Demokrat. Intinya, beliau bukan orang baru di Partai Demokrat.

Apakah Sinyo bakal diplot men­jadi Ketua DPD Partai Demokrat Sulut?
Pak SBY selaku Ketua Dewan Pembina mengharapkan seperti itu. Sebab, beliau memang pantas memimpin partai ini di Sulut, mengingat kariernya yang begitu cemerlang.

Misalnya, pernah menjadi Sekwilda Kabupaten Minahasa selama dua periode, Pjs Walikota Bitung, dan selanjutnya menjadi Walikota Bitung dua periode. Mengingat prestasinya begitu bagus, lalu ditarik menjadi Staf Khusus Depdagri, kemudian men­jadi Irjen Depdagri. Saat itu beliau juga merangkap Pjs Gu­ber­nur Maluku, dan Pjs Gubernur Maluku Utara. Dan sekarang ini dua periode menjadi Gubernur Sulut.

O ya, ada kekhawatiran dari petinggi parpol lain dengan fe­nomena perpindahan kader ke Partai Demokrat, bagai­mana komentar Anda?
Saya kira tidak perlu khawatir ya. Itu kan hak seseorang untuk memilih menyalurkan aspirasi poli­tiknya. Itu wajar saja kan. Tapi tentunya, jangan dipolitisasi, terutama terhadap parpol yang ditinggalkannya. Ini tidak elok, apalagi sesama parpol koalisi pendukung pemerintah.

Maksud Anda Dede Yusuf yang meninggalkan PAN ya?
Ya, itu salah satunya. Tapi juga kader-kader lain yang pindah ke Partai Demokrat. Maksud saya, perpindahan itu jangan dipolitisir. Kami selalu menganggap PAN itu sebagai saudara. Sebab, sudah teruji secara bersama-sama Partai Demokrat mengawal pemerintah SBY. Jadi, istilah keke­luargaan­nya, PAN adalah saudara kami. Jadi, nggak mungkin kita sakiti. Perpindahan Dede Yusuf itu bu­kan gara-gara bujuk rayu kami, itu hak politiknya Dede.

Kenapa nggak ditolak saja?
Nggak bisa begitu. Itu kan hak individu, kita harus menghormati hak politik seseorang. 
Partai Demokrat ini kan partai terbuka, nasionalis, dan religius, sehingga terbuka peluang siapa saaj bergabung di partai ini. Kami tidak bisa menolaknya.   [RM]