Berita

sasmito h/ist

SASMITOLEAKS

SBY Lawan Marzuki Alie, Sandiwara Paling Lucu!

SELASA, 12 APRIL 2011 | 23:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Perbedaan pendapat antara Presiden SBY dan Ketua DPR Marzuki Alie mengenai pembangunan gedung baru DPR masih menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan publik, khususnya masyarakat politik.

Umumnya, perbedaan pendapat itu dianggap tidak biasa dan tidak wajar. SBY adalah pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sementara Marzuki Alie adalah salah seorang kader partai itu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa SBY merupakan figur pertama dan utama di Partai Demokrat yang apapun pernyataannya selalu diamini kader Partai Demokrat terlebih yang berada di posisi pimpinan lembaga-lembaga penting negara.

“Isu seputar keputusan membangun gedung DPR senilai Rp1,1 triliun yang dipaksakan Ketua DPR Marzuki Alie yang terkesan berlawanan dengan pernyataan Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat benar-benar dagelan politik yang paling lucu di tahun 2011,” ujar Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagara, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa malam (12/4).

Sasmito yang kini dikenal sebagai inisiator gerakan SasmitoLeaks setelah belakangan ini gencar membongkar berbagai skandal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak curiga perbedaan pandangan antar SBY dan Marzuki Alie itu adalah disain politik untuk menciptakan hingar bingar baru di media massa.

“Tujuannya bisa jadi agar publik lupa pada megaskandal danatalangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang lenyap tak jelas pertanggungjawabannya. Juga bigfish mafia pajak Bank Mandiri senilai Rp2,5 triliun serta dugaan restitusi pajak PPN senilai triliunan rupiah yang patut diduga melibatkan Boediono, Sri Mulyani dan para Dirjen Pajak di era 2003 sampai dengan 2010,” ujar Sasmito.

Dia menyerukan agar stakeholder perpajakan nasional, rakyat Indonesia, mewaspadai perbedaan pendapat SBY dan Marzuki Alie yang disebutnya sebagai dagelan paling lucu itu.

“Waspadalah para stakeholder. Uang Centurygate dan dana restitusi pajak triliunan rupiah itu adalah uang rakyat yang disetor ke kas negara. Sehingga satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik,” katanya lagi.

Khusus untuk Presiden SBY, Sasmito berpesan agar tidak pilih kasih. Aulia Pohan yang merupakan besan SBY sempat mendekam di penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus Yayasan BI yang merugikan keuangan negara Rp100 miliar.

“Masak pembantu yang salah tidak dimejahijaukan?” demikian Sasmito bertanya. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya